Bawaslu RI Waswas Jakarta Jadi Wilayah Rawan Terjadinya Polarisasi dan Politik Identitas saat Pemilu

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bawaslu RI akan terus berupaya melakukan antisipasi terkait isu strategis yakni polarisasi dan politik identitas pada Pemilu serentak 2024.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty. 

Baca juga: Polisi Minta Sopir Bus Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Serahkan Diri, Identitas Diketahui

Lolly juga mengungkap wilayah mana saja rawan terjadi polarisasi ini. Pihaknya tengah melakukan pemetaan terkait hal itu.

"DKI Jakarta juga termasuk wilayah rawan terjadinya polarisasi dan politik identitas pada Pemilu mau pun Pilkada," ungkap Lolly saat ditemui Warta Kota di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Menurutnya DKI Jakarta masuk dalam indeks rawan ini disebabkan tingkat partisipasinya tinggi. Dan dapat tergambar pada Pemilu mau pun Pilkada tahun sebelumnya.

"Begitu juga dengan daerah Papua yang termasuk rawan terkait isu polarisasi dan politik identitas ini," katanya.

Dia menerangkan bahwa politik identitas atau sara mudah dimainkan saat Pemilu mau pun Pilkada.

Oleh karena ini Lolly menyatakan pihaknya akan terus mengawasi dan tentunya melalukan tindakan bilamana memang benar terjadi saat berjalannya pesta demokrasi ini.

"Harus terus dicegah adanya polarisasi dan politik identitas ini. Ini bisa memecah belah bangsa," ucapnya.

Sebelumnya, Lolly mengatakan pihaknya tengah fokus dalam memperbaiki sisi internal.

"Khususnya pada jajaran petugas. Ini langkah pertama kami siapkan di tiap-tiap Provinsi," ujarnya.

Petugas-petugas dari sisi internal disiapkan dengan sungguh-sungguh pada Pemilu serentak 2024 ini.

Sebab menurutnya, hal ini sangat penting untuk pesta demokrasi.

Baca juga: Herzaky: Partai Demokrat Usung Perubahan, yang Lain Ingin Lanjutkan, Jadi tak Cocok

"Sebagai penyelenggara Pemilu harus dibutuhkan petugas yang mengawasi secara netral, jujur, dan adil," ucapnya.

Karena kalau hal itu tidak diterapkan akan terjadi konflik.

Belum lagi dalam waktu dekat ini juga akan memasuki proses pendaftaran peserta Pemilu 2024.

"Potensi pelanggaran yang terjadi ditemui kepengurusan ganda partai politik. Ini akan terus kita awasi," kata Lolly.

Lolly menyebut masyarakat juga dapat berperan aktif untuk mengawasi jika terjadi potensi pelanggaran.

Bisa langsung melaporkan ke Bawaslu di tiap-tiap daerah.

"Tentunya bagian kami selain mengawasi juga melakukan penindakan jika benar-benar terjadi pelanggaran," ungkapnya.