Virus Corona

Pemerintah Tidak Pernah Nyatakan Pandemi Covid-19 Berakhir, dan PeduliLindungi Tak Langgar HAM

Dalam pesan hoaks tersebut disebutkan, pandemi Covid-19 berakhir dan aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Penulis: Yaspen Martinus | Editor: Yaspen Martinus
covid19.go.id
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito di Graha BNPB, 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pesan berantai yang mengandung informasi keliru dengan mencatut putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022, beredar di aplikasi WhatsApp.

Dalam pesan hoaks tersebut disebutkan, pandemi Covid-19 berakhir dan aplikasi PeduliLindungi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Pada prinsipnya, putusan Mahkamah Agung ini diterbitkan untuk menjadi payung hukum."

Baca juga: Urai Kemacetan, Jasa Marga Berlakukan Contra Flow di Km 47-Km 70 Tol Jakarta-Cikampek

"Demi menjamin penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional," tegas Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito di Graha BNPB, Rabu (27/4/2022), dikutip dari laman covid19.go.id.

Sejauh ini, lanjutnya, penggunaan vaksin non halal masih dianjurkan untuk digunakan karena alasan kedaruratan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kehalalan sebuah produk, jelas Wiku, umumnya dipertimbangkan dari bahan dan turunannya yang digunakan dalam proses pembuatan, dan dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai hukum syariah.

Baca juga: KRONOLOGI KPK Ciduk Bupati Bogor Ade Yasin, Uang Rp1,024 Miliar Diamankan

"Namun seiring meningkatnya kapasitas vaksin halal seperti Sinovac dan vaksin lainnya, maka penggunaan vaksin Covid-19 untuk umat muslim akan digantikan sepenuhnya dengan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal," terang Wiku.

Menanggapi hoaks putusan MA, Wiku menegaskan tidak benar pemerintah telah menyatakan pandemi Covid-19 berakhir.

Pemerintah, lanjutnya, masih tetap akan memantau kasus Covid-19, dan keputusan ini pun bakal disertai pertimbangan ahli di bidangnya.

Baca juga: DAFTAR Tersangka Dugaan Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemkab Bogor, Empat dari BPK Jabar

"Kedua, tidak benar aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM terkait penyalahgunaan data pribadi."

"Hal ini mengingat input data pribadi dilakukan dengan persetujuan pemilik informasi terlebih dahulu."

"Data ini telah disimpan serta terjaga dengan baik di Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo dan diawasi oleh BSSN," paparnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved