Spanduk Dukung Luhut Maju Capres Mejeng di JPO Pulogadung, Diturunkan Satpol PP karena Langgar Perda

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda."

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 14 Maret 2022: Dosis I: 193.474.037, II: 151.486.424, III: 14.628.765

"Lalu kenapa ada pembantu Presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” Tegasnya.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi, dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah, adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi."

"Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” beber Hasto.

Atas dasar itu, Hasto mengajak semua pihak berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.

Sebelumnya, Luhut mengaku memiliki big data dari rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

“Kita kan punya big data, dari big data itu, 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” ucap Luhut saat wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Dari big data tersebut, kata Luhut, masyarakat kelas menengah ke bawah tak ingin ada kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.

"Kalau di bawah, (masyarakat) menengah bawah ini itu pokoknya ingin tenang, bicaranya ekonomi."

"Tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah, itu kan menimbulkan tidak bagus,” bebernya.

Luhut juga mengklaim masyarakat menyoroti besarnya anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024 yang mencapai Rp110 triliun, di kala situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih?"

"Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong,” cetus Luhut