Spanduk Dukung Luhut Maju Capres Mejeng di JPO Pulogadung, Diturunkan Satpol PP karena Langgar Perda

Hasto mengatakan, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni, persoalan kerakyatan, misalnya minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Hasto soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim punya big data pemilih Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?"

"Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam."

"Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri.”

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis, agar ini tidak membelah."

"Karena menjadi seorang pembantu Presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan."

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? Dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tutur Hasto, Senin (14/3/2022).

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP mengimbau agar para pembantu Presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras mengatasi pandemi.

Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat."

"Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.”