Spanduk Dukung Luhut Maju Capres Mejeng di JPO Pulogadung, Diturunkan Satpol PP karena Langgar Perda

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Muncul spanduk dukungan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam bentuk spanduk.

Spanduk yang berisi dukungan kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk maju sebagai Calon Presiden 2026 terbentang di Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (14/3/2022).

Bentangan spanduk berwarna cokelat dan kuning yang memuat foto Menko Marves itu terpasang di jembatan penyeberangan orang (JPO) Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulogadung.

Baca juga: Luhut Klaim Punya Big Data 110 Juta Rakyat Ingin Pemilu Ditunda, Sekjen PDIP: Kapasitasnya Apa?

Baca juga: Dukung Menteri BUMN di Pilpres 2024, ETOS Indonesia Sebut Erick Thohir Mampu Wujudkan Indonesia Emas

Spanduk itu memuat kalimat "Dukung Luhut Binsar Panjaitan sebagai Calon Presiden 2026 dan Aliansi Pendukung Luhut (APL)" lengkap dengan wajah Luhut.

Namun, spanduk berisi dukungan tersebut telah dicopot oleh pihak Satpol PP Jakarta Timur.

Pencopotan spanduk dilakukan demi menegakkan perda.

Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian menjelaskan, pemasangan spanduk dukungan itu dicopot karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang penertiban umum.

"Oh, (spanduk) sudah dicopot karena memang melanggar Perda 8 Tahun 2007," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Senin.

Baca juga: Ada Usul Penundaan Pemilu dan Pilpres, Jokowi Mengaku Tak Bisa Melarang: Karena Ini kan Demokrasi

Budhy menjelaskan lebih lanjut bahwa pemasangan spanduk itu juga dipasang tanpa izin.

"Memasang spanduknya tanpa izin yang ditempatkan di sarana umum seperti JPO," katanya.

Dalam laporan Tribun Jakarta ada dua spanduk dukungan untuk Luhut di JPO depan Halte Ibnu Chaldun, Jalan Pemuda, Rawamangun.

Seorang warga, Yadi memperkirakan, spanduk itu baru dipasang karena hari sebelumnya belum ada.

"Sepertinya baru, karena kemarin saya lihat belum ada ini. Kalau yang masang siapa saya enggak tahu, tapi sepertinya bukan warga sini," kata Yadi, Sabtu (12/3/2022).

Baca juga: Andika Hazrumy Serahkan Tanah dari Wilayah Baduy kepada Jokowi saat Dilakukan Ritual Kendi Nusantara

Luhut dikritik karena bicara penundaan pemilu

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajak semua pembantu Jokowi tak punya pendapat berbeda dari Presiden, terkait isu Pemilu 2024 ditunda.

Hasto mengatakan, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni, persoalan kerakyatan, misalnya minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Hasto soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim punya big data pemilih Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?"

"Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan itu kan ranah Menkopolhukam."

"Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri.”

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis, agar ini tidak membelah."

"Karena menjadi seorang pembantu Presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan."

"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu? Dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” tutur Hasto, Senin (14/3/2022).

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP mengimbau agar para pembantu Presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras mengatasi pandemi.

Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat."

"Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.”

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda."

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 14 Maret 2022: Dosis I: 193.474.037, II: 151.486.424, III: 14.628.765

"Lalu kenapa ada pembantu Presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” Tegasnya.

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi, dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah, adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi."

"Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” beber Hasto.

Atas dasar itu, Hasto mengajak semua pihak berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri.

Sebelumnya, Luhut mengaku memiliki big data dari rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

“Kita kan punya big data, dari big data itu, 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” ucap Luhut saat wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Dari big data tersebut, kata Luhut, masyarakat kelas menengah ke bawah tak ingin ada kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024.

"Kalau di bawah, (masyarakat) menengah bawah ini itu pokoknya ingin tenang, bicaranya ekonomi."

"Tidak mau lagi seperti kemarin, karena tidak mau lagi kita sakit gigi dengar ‘kampret’, ‘kecebong’, ‘kadrun’ lah, itu kan menimbulkan tidak bagus,” bebernya.

Luhut juga mengklaim masyarakat menyoroti besarnya anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024 yang mencapai Rp110 triliun, di kala situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih?"

"Rp110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah, itu yang rakyat ngomong,” cetus Luhut