Ibu Kota Pindah

Dapat Informasi Ada Bagi-bagi Lahan Kavling, Kawal Pembangunan IKN Nusantara Jadi Prioritas KPK

Alex juga menyoroti perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bagi-bagi lahan kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan bagi-bagi lahan kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal ini dia ungkapkan berdasarkan temuan dari informan KPK.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.

Baca juga: Wacana Tunda Pemilu 20204, Benny K Harman: Kegalauan Publik Belum Dijawab Presiden

Alex mengungkapkan temuan tersebut saat rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hibrid.

Turut terlibat di rakor tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing."

Baca juga: Dua Syarat Menuju Endemi, Salah Satunya Angka Penularan Covid-19 di Bawah Satu

"Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling."

"Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex, Kamis (10/3/2022).

Alex juga menyoroti perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia.

Baca juga: Waketum Demokrat: Konstitusi Memungkinkan Masa Jabatan Presiden Diperpendek, Bukan Diperpanjang

Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.

Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) telah dilakukan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.

“Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” Tanya Alex.

Baca juga: Menang Kasasi, Hukuman Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Balik Lagi Jadi Lima Tahun

Ke depan, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik.

Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

“Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial.”

Baca juga: BREAKING NEWS: Besok Jokowi Dikabarkan Lantik Bambang Susantono Sebagai Kepala Otorita IKN

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi."

"Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim."

"Ibu Kota Negara IKN juga menjadi prioritas kami,” tuturnya.

Turut hadir di acara tersebut, Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkopimda. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved