Waketum Demokrat: Konstitusi Memungkinkan Masa Jabatan Presiden Diperpendek, Bukan Diperpanjang

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menolak tegas usulan penundaan Pemilu 2024, dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia menjelaskan, memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda pemilu, jelas dilarang oleh UUD 1945.

Namun, kata Benny, UUD 1945 membolehkan masa jabatan presiden dikurangi, jika mangkat (meninggal), berhenti, dan diberhentikan.

Baca juga: INI Tiga Sikap MK Soal Presidential Threshold, Konstitusional Alias Tak Bertentangan dengan UUD 1945

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi ParaSyndicate bertajuk 'Tunda Pemilu vs Tunda IKN, Rakyat Pilih Mana?' Secara daring, Rabu (9/3/2022).

"Di dalam konstitusi memperpanjang kekuasaan dan menunda pemilu itu sama sekali tidak ada."

"Di dalam konstitusi memperpanjang kekuasaan itu tidak dimungkinkan, itu menjadi alasan presiden bisa di-impeach."

Baca juga: Firli Bahuri Dilaporkan Soal Mars dan Himne KPK, Dewan Pengawas Diminta Berikan Sanksi Berat

"Tetapi konstitusi kita memungkinkan untuk memperpendek masa jabatan presiden, manakala presiden diberhentikan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap konstitusi," bebernya.

Benny menambahkan, konstitusi juga mengatur pelaksana tugas kepresidenen jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

"Maka secara konstitusional, konstitusi memberikan solusinya, yaitu Menlu, Mnhan, Mendagri akan menjadi pelaksana tugas presiden sampai pemilu berikutnya, itu kan diatur dalam konstitusi," terang anggota Komisi III DPR itu. (Chaerul Umam)