Indikasi Kerugian Negara Akibat Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan Tembus Rp515 Miliar

Dalam gelar perkara ini diputuskan adanya unsur pidana dari keterlibatan pihak sipil dan militer.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Indikasi kerugian negara dari kasus pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021, mencapai Rp515 miliar. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indikasi kerugian negara dari kasus pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021, mencapai Rp515 miliar.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, jumlah tersebut masih dugaan sementara yang ditemukan oleh tim jaksa penyidik.

“Ada indikasi kerugian negara dalam sewa tersebut, sudah kita keluarkan sejumlah uang yang nilainya (Rp)515 miliar."

Baca juga: Pemerintah Tetap Tanggung Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Meski Tak Punya BPJS Kesehatan

"Untuk sementara, ini yang kita temukan,” ujar Febrie dalam diskusi virtual, Senin (14/2/2022).

Febrie juga menyampaikan pihaknya telah melaksanakan gelar perkara kasus tersebut.

Gelar perkara bersama dilakukan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (JAM-Pidmil) serta pihak lain dari unsur militer serta Kemenhan.

Baca juga: Sebaiknya Lakukan Tes Antigen Atau PCR? Ini Kata Dokter Reisa

Menurut Febrie, hasil gelar perkara tersebut untuk mendalami proses penyewaan satelit, proses pembayaran, serta pemaparan adanya indikasi kuat yang melawan hukum berdasarkan alat bukti yang ditemukan

Dalam gelar perkara ini diputuskan adanya unsur pidana dari keterlibatan pihak sipil dan militer.

"Oleh karena itu kita usul ke Pak Jaksa Agung agar ditangani koneksitas."

Baca juga: Menteri Kesehatan Prediksi Pekan Ini Jakarta Alami Puncak Kasus Omicron, Setelah Itu Bakal Melandai

"Maka tindak lanjut kasus itu dilakukan oleh Pak JAM-Pidmil,” jelas Febrie.

Gelar perkara dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jampidsus berserta jajaran, serta tim penyidik JAM-Pidmil, POM TNI , Babinkum TNI, serta Kemenhan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil gelar perkara menyatakan ada dua unsur tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan satelit Kemenhan, di antaranya dari unsur TNI hingga sipil dalam kasus tersebut.

Baca juga: Lima Obat Tak Dipakai Lagi untuk Pasien Covid-19, BPOM Ungkap Alasannya

“Berdasarkan hasil materi paparan tim penyidik disimpulkan terdapat dua unsur tindak pidana korupsi yang diduga ada keterlibatan dari unsur TNI dan sipil,” ungkap Burhanuddin secara virtual, Senin (14/2/2022).

Atas dasar itu, Burhanuddin menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kemenhan tersebut akan ditangani secara koneksitas.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved