Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi: Seharusnya Saudara Saya Warga Kalimantan Jauh Lebih Sejahtera Daripada Kita di Jawa

Edy menyampaikan, uang negara yang dipakai untuk pemindahan IKN bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IGMAN IBRAHIM
Edy Mulyadi menegaskan dirinya menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, sebelum diperiksa atas dugaan ujaran kebencian di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/1/2022). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Edy Mulyadi menegaskan dirinya menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, sebelum diperiksa atas dugaan ujaran kebencian di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Edy menyampaikan, uang negara yang dipakai untuk pemindahan IKN bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.

Khususnya, dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Baca juga: Legislator PPP: Calon Kepala Otorita IKN Tidak Harus Pak Ahok, Banyak Figur Lain

"Saya tetap menolak IKN, karena IKN banyak kajian yang penting soal tidak tepat waktunya."

"Duit yang segitu banyaknya harusnya buat menyejahterakan rakyat, buat pembangunan ekonomi nasional, buat memompa ekonomi dalam negeri, bukan untuk membangun."

"Coba ingat ya, yang kita kemarin baru baca, Bank Dunia menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang."

Baca juga: Hingga Maret 2022, Vaksinasi Booster di Indonesia Pakai AstraZeneca karena Stok Melimpah

"Yang ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah, dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya," papar Edy.

Edy khawatir IKN akan memperburuk kerusakan lingkungan di Kalimantan.

Apalagi, kata dia, kerusakan lingkungan di Kalimantan telah banyak dirusak oleh aktivitas tambang.

Baca juga: Dua Kelompok yang Bentrok di Karaoke Double O Sorong Berdamai, 10 Orang Jadi Tersangka, 7 Buron

"IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan, yang sekarang sudah rusak tambah rusak, dengan konsesi tanah yang dimiliki oleh para oligarki itu."

"Mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka punya."

"Udah gitu mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak, bekas galian tambang yang anak-anak banyak yang tenggelam," beber Edy.

Baca juga: Kemenag Sesuaikan Sistem Kerja Cegah Penyebaran Covid-19, Pegawai Usia di Atas 55 Tahun WFH

Edy juga menyoroti eksploitasi alam di Kalimantan. Sekjen GNPF Ulama itu juga menyinggung jutaan lahan adat yang dirampas untuk kepentingan bisnis.

"Mohon maaf banget, selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved