Berita Jakarta

Ray Rangkuti: Posisi Pj Gubernur DKI Dianggap Lebih Bergengsi Dibanding Kasetpres

Posisi Pj Gubernur DKI Jakarta dianggap lebih bergengsi dibanding jabatan Kepala Sekretariat Kepresidenan yang dipegang Heru Budi Hartono.

Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, posisi Pj Gubernur DKI juga sangat bergengsi karena sekarang saja menjadi pembahasan publik. Foto dok: Ray Rangkuti seusai menghadiri acara Evaluasi Pemilu 2019 untuk Menuju Pilkada Tangsel 2020 di Tangerang Selatan, Rabu (26/6/2019). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Posisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dianggap lebih bergengsi dibanding jabatan Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) yang dipegang Heru Budi Hartono.

Pasalnya, materi dan fasilitas yang diperoleh kemungkinan bakal lebih banyak.

“Sebetulnya kalau soal gengsi yah jelas jadi Pj Gubernur, karena itu wilayah Jakarta. Tapi kalau untuk (posisi) gubernur lain mungkin tidak terlalu besar,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ray Rangkuti pada Minggu (9/1/2022).

Video: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Lengser 16 Oktober, Siapa Pejabat Pengganti?

Selain itu, kata Ray, posisi Pj Gubernur DKI juga sangat bergengsi karena sekarang saja menjadi pembahasan publik.

Padahal posisi Pj Gubernur baru akan ditempati pada pertengahan Oktober 2022 mendatang.

“Sekarang saja sudah ada dimintai pendapat orang tentang figur ini dan itu. Artinya betapa luar biasanya sorotan publik terhadap calon (kursi Pj Gubernur) ini, jelas menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta jauh lebih bergengsi dan hiruk pikuknya juga lebih menantang dari Kasetpres,” jelasnya.

Baca juga: Ramai Isu Penjabat Pengganti Anies, Wagub DKI: Masih Lama, Nggak Usah Dibahas

Baca juga: Cerita Gubernur Anies Bersama Lego, Kucing Berkaki Tiga yang Istimewa

Dia menambahkan, jabatan Pj lebih menantang karena melihat dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjalankan pemerintahan yang baik di skala Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Pj Gubernur juga harus mengatasi dinamika yang terjadi di masyarakat, apalagi masyarakat Jakarta sangat heterogen dibanding masyarakat di provinsi lain di Indonesia.

“Sekarang sih (jadi Kasetpres) mungkin adem-adem saja atau malas-malasan karena nggak ada tantangan. Tapi ketika jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, yang jelas banyak hal yang saling menantang di luar kesejahteraan,” ucapnya.

“Lalu semua biaya lain-lain kayak perjalanan (operasional) dan seterusnya sudah lebih banyak dibandingkan Kasetpres dan punya pengamanan serta fasilitas ini dan itu. Jadi hampir semua aspek memang lebih banyak kalau khususnya (Pj) di DKI Jakarta,” tambahnya.

Baca juga: Siapa Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan? Pratikno: Belum Ada Sama Sekali

Meski secara materi dan fasilitas yang diperoleh lebih besar, namun Ray mengingatkan kewenangan Pj Gubernur tidak seluas Gubernur definitif.

Kata dia, Pj Gubernur hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan saja.

“Pj Gubernur tidak bisa mengubah APBD, kemudian tidak bisa membuat peraturan yang mengikat kepada publik kayak Perda. Jadi APBD disahkan seperti biasa, tapi tidak diutak-atik gitu loh, sehingga APBD 2023 dan 2024 nanti mengurut pada APBD 2022,” ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved