Laporan Dugaan Bisnis Tes PCR Direspons KPK, PRIMA Ingin Ditemui Langsung oleh Firli Bahuri

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons laporan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), terkait dugaan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis tes PCR.

Berdasarkan surat Nomor R/3269/PM.00.00/30-35/12/2021, KPK menanggapi laporan dan mengapresiasi PRIMA atas perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal menyampaikan, pihaknya telah menerima surat balasan dari KPK.

Baca juga: Ketua Umum PSI: Indonesia Bakal Suram Jika Pengganti Jokowi Punya Rekam Jejak Pakai Isu SARA

Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut, dengan kembali mendatangi kantor lembaga antirasuah itu.

Namun, dia berharap kehadirannya nanti dapat ditemui langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

“Kami sudah siapkan informasi dan bukti-bukti tambahan."

Baca juga: Grace Natalie: PSI Harus Lolos ke DPR, Kita Buat Gaduh Senayan!

"Semoga Pak Firli Bahuri dapat menemui kami secara langsung,” ujar Alif lewat keterangan tertulis yang dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (23/12/2021).

PRIMA telah dua kali mendatangi Gedung Merah Putih itu.

Kedatangan pertama pada 4 November 2021, untuk melaporkan langsung Menteri Marives dan Menteri BUMN karena diduga terlibat dalam bisnis tes PCR.

Baca juga: Kuasa Hukum: Munarman Agak Kurus, Lebih Putih dan Bersih

Sedangkan kedatangan yang kedua pada 17 November 2021, dalam rangka menagih komitmen KPK untuk segera menanggapi laporan sebelumnya.

Sementara, tim hukum PRIMA Mangapul Silalahi mengapresiasi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh KPK.

Sebab, dengan begitu, lembaga itu sudah berkomitmen untuk memperkuat pemerintahan bersih, sebagaimana menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo, yakni menyelenggarakan pemerintahan bersih.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 22 Desember 2021: 252 Pasien Sembuh, 179 Orang Positif, 10 Meninggal

“Kami apresiasi langkah KPK ini, meski kami harus datang dulu untuk menagih komitmen,” ucapnya.

Ia menegaskan, agenda mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin terwujud, jika pemerintahan tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tidak bisa dipungkiri, rakyat berharap besar terhadap KPK untuk terus konsisten dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Baca juga: Bekas Pegawai KPK Boleh Aktif di IM57+ Institute Setelah Jadi ASN, Polri: Ikut Aturan

"Konsistensi tersebut harus dibuktikan dengan menindaklanjuti kasus dugaan bisnis tes PCR oleh pejabat negara."

"Agar persoalan ini menjadi terang benderang,” papar Mangapul. (Vincentius Jyestha)