Korupsi Pengadaan QCC

Hakim Bilang Perhitungan Kerugian Negara di Kasus RJ Lino Langgar Asas, KPK Anggap Terobosan Baru

KPK juga mengapresiasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada RJ Lino, dalam perkara korupsi pengadaan quay container crane (QCC).

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
KPK menilai penghitungan kerugian negara dalam kasus mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Tbk Richard Joost (RJ) Lino, merupakan terobosan baru. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penghitungan kerugian negara dalam kasus mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Tbk Richard Joost (RJ) Lino, merupakan terobosan baru.

Dalam kasus RJ Lino, KPK menggunakan penghitungan internal.

Biasanya, KPK melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penghitungan kerugian negara.

Baca juga: Polri Tegaskan Kontak Tembak di Papua Terjadi karena KKB Menyerang Aparat, Bukan Sebaliknya

"Terkait penghitungan KN (kerugian negara) dimaksud, tentu akan menjadi terobosan baru bagi KPK dan pemberantasan korupsi ke depan, dalam menangani perkara korupsi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (17/12/2021).

Ali menyebutkan, proses hukum RJ Lino saat ini masih berjalan.

Sehingga, KPK belum mau terburu-buru menarik kesimpulan dasar penghitungan internal diakui hukum.

Baca juga: Jadi Lokasi Penemuan Kasus Pertama Omicron, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Diisolasi Tujuh Hari

KPK juga mengapresiasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada RJ Lino, dalam perkara korupsi pengadaan quay container crane (QCC).

Ali mengatakan, putusan RJ Lino ini menuntaskan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK yang telah memakan waktu hingga tiga periode kepemimpinan KPK, karena kendala penghitungan kerugian negara.

"KPK juga mengapresiasi majelis hakim yang telah mempertimbangkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Accounting Forensic pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK," ucap Ali, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: 4 Tindakan yang Harus Segera Dilakukan untuk Mencegah Penyebaran Omicron Meluas di Indonesia

Di mana dalam putusannya, lanjut Ali, majelis hakim menilai perbuatan RJ Lino telah merugikan keuangan negara hingga 1,99 juta dolar AS atau sekitar Rp28 miliar.

"Hal ini menjadi langkah maju bagi pemberantasan korupsi bahwa KPK dapat menghitung kerugian keuangan negara."

"Dengan tetap berkoordinasi bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang memiliki kewenangan tersebut," ucapnya.

Baca juga: Dugaan Mafia Karantina, Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus Cari Penyebab Omicron Masuk Indonesia

Ali mengatakan, putusan majelis hakim telah menjunjung tinggi asas-asas penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime.

"Yang tidak hanya untuk memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku, namun juga mengedepankan optimalisasi asset recovery yang akan menjadi penerimaan keuangan bagi negara," bebernya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved