Upaya Pemkot Depok Wujudkan Zero Stunting dengan Program D'Sunting Menara
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok pada Agutsus 2020 lalu, ada 5.178 dari 107.710 kasus balita atau setidaknya 5,3 persen anak stunting
Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: LilisSetyaningsih
WARTAKOTALIVE.COM, PANCORAN MAS - Sebagai upaya dalam mewujudkan zero stunting atau nol kasus stunting, Pemerintah Kota Depok meluncurkan program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara), Senin (22/11/2021).
Meski baru diluncurkan, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan beberapa program perihal stunting sudah lebih dulu berjalan. Hanya saja, peluncuran ini dikatakan Idris ingin lebih mengonsentrasikan kegiatan-kegiatan untuk sama-sama berkolaborasi.
"Yang goalsnya (tujuannya) dari kolaborasi ini adalah Zero Stunting, itu intinya. Makanya diwujudkan program-program itu," ujar Idris kepada wartawan seusai peluncuran D'Sunting Menara di Gedung Dibaleka, Balai Kota, Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (22/11/2021).
Meski Idris mengaku kasus stunting Depok sudah turun, namun beberapa waktu terakhir ini, pihaknya terkejut dengan adanya beberapa kelurahan yang mengalami kenaikan kasus stunting.
Baca juga: Cuci Tangan Pakai Sabun Tidak Hanya Mencegah Penyebaran Covid-19 Tapi juga Stunting
Baca juga: Mulai Usia 6 bulan Hingga 3 tahun, adalah masa kritis terjadinya anemia, ini Penyebabnya
Sehingga dirinya pun langsung memerintahkan untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data tersebut dengan berdasarkan nama dan alamat.
"Dan sesuai dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan), (Depok) ini kan kota migrasi, bisa saja dia (warga yang terdata stunting) datang dan membawa permasalahan stunting. Ini bisa saja terjadi pada kota urban," akunya.
Dari hasil data tersebut, Idris mengatakan apa yang menjadi kekhawatiran benar terjadi bahwa ada warga pendatang yang hijrah ke Kota Depok, namun belum pindah KTPnya alias masih menggunakan KTP daerahnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok pada Agutsus 2020 lalu, ada 5.178 dari 107.710 kasus balita atau setidaknya 5,3 persen anak di Kota Depok mengalami stunting.
Baca juga: Buku KIA Bisa Bungkam Mulut Nyinyir Soal Tumbuh kembang Anak
Baca juga: Atur Asupan Gula dan Gizi Anak Sejak Dini Sesuai dengan kebutuhannya
Jumlah tersebut mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau sebesar 4.923 dari 102.815 balita yang mengalami stunting.
Permasalahan stunting dikatakan Idris terjadi lantaran masalah gizi, untuk itu pihaknya meminta posyandu dapat terus melakukan pengawasan sehingga zero stunting bisa terwujud di Kota Belimbing.
"Mindset masyarakat juga harus diubah bahwa stunting bukan hanya terjadi pada orang miskin, beberapa perumahan elit juga ternyata ada yang stunting," tuturnya.
"Itu terjadi karena parentingnya enggak jalan, pengasuhan pada anak-anak, anak dibiarkan tidak diperhatikan masalah makannya, tumbuh kembangnya yang menyebabkan stunting itu terjadi," kata Idris.
Baca juga: Organic Parenting Makin Diminati Orangtua Milenial
Baca juga: Guru Perlu Miliki Kemampuan Public Speaking agar dapat Menyampaikan Materi Pelajaran Secara Jelas
Para orangtua diajak Idris untuk memerhatikan tumbuh kembang anak, seperti diantaranya anak yang berusia tiga tahun sudah harus bisa menghitung 20-30.
"Sebab kalau tumbuh kembang anak tidak diperhatikan atau orang tua tidak peduli maka stunting tidak pandang miskin atau kaya lagi," ujarnya.
Untuk itu, kini Pemkot Depok mulai menggenjot lagi program tersebut untuk menghindari adanya stunting di masyarakatnya.
Sebab pada 2021 ini, sejumlah program yang ada di Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok dikatakan Idris terkena refocusing.
Baca juga: Ada Peningkatan Konsumsi Alkohol dan Rokok selama Era Pandemi Covid-19
"Makanya, sekarang kita genjot lagi, kita kuatkan lagi, kita gaskan lagi setidaknya sampai 2023 karena RPJMD Pak Ridwan Kamil sampai 2022, makanya harus ditambah," paparnya.