Level PPKM di Beberapa Wilayah Terancam Naik, Luhut Jelaskan Pentingnya Kebijakan Wajib Tes PCR

Tujuannya, membantu pemenuhan kebutuhan tes PCR tanah air yang saat itu terus mengimpor.

"Memang dasarnya bisnis itu betul-betul tadi murni untuk kemanusiaan."

Baca juga: Belajar dari Pandemi Covid-19, Indonesia Siapkan 6 Transformasi Kesehatan Hadapi Wabah di Masa Depan

"Sekarang orang mau bikin itu jadi pada mikir Boy, siapa Si Arsyad dia dibilang? Kita mau bantu saja kok jadi susah katanya."

"Orang nanti lain kali ke depan jadi takut nyumbang seperti ini."

"Kalau nyumbang gini terus diperkarain, yang lain enggak nyumbang, dia nyelamatkan nyawa orang, dipersoalin."

Baca juga: Prediksi Perang Bintang Airlangga-Ganjar Vs Prabowo-Puan di Pilpres 2024, Bakal Ada yang Membelot?

"Berapa banyak nyawa orang yang terselamatkan akibat mereka? Saya kan kecil saja di situ. Berapa persen," paparnya.

Luhut juga mengaku siap diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk membuktikan menerima duit dari bisnis tes PCR tersebut.

"Paling gampang kita enggak usah marah-marah. Audit saja. Ya selesai kan?" Ucapnya.

Baca juga: Kejadian Luar Biasa Berisiko Terjadi Jika Vaksinasi Covid-19 Tak Capai Target

Luhut mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya dirinya tidak menerima uang dari bisnis tes PCR tersebut.

Dia mengklaim eks Gubernur DKI Jakarta itu masih percaya dengan kredibilitasnya.

"Pak Presiden percaya kita enggak akan lakukan itu."

Baca juga: Golkar-Nasdem Diprediksi Lawan PDIP-Gerindra di Pilpres 2024, PKS-Demokrat Bentuk Poros Ketiga

"Presiden sampai hari ini percaya kredibilitas kita, untuk tidak melakukan hal semacam itu. Sangat naif itu," paparnya.

KPK sebelumnya mengonfirmasi menerima aduan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Prima sebelumnya melaporkan Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).

Baca juga: Golkar Wacanakan Duet Airlangga-Ganjar, PDIP: Yang Bicara Bukan Ketua Umum, Cuma Cek Ombak

"Kami mengonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/11/2021).