Level PPKM di Beberapa Wilayah Terancam Naik, Luhut Jelaskan Pentingnya Kebijakan Wajib Tes PCR

KPK, kata Ali, memastikan setiap laporan yang masuk ke saluran Pengaduan Masyarakat akan ditindaklanjuti, dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut.

Ali menyebutkan tahapan tersebut penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada UU, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

Baca juga: MUI Minta Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musala Diatur Ulang, Ini Kata Ketua Komisi VIII DPR

"Apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK, tentu kami akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku."

"KPK sangat mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet, dalam pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi.

Baca juga: Sandiaga Uno Didukung Jadi Capres, Gerindra: Tak Ada Tawar-menawar, Kami Satu Komando Dukung Prabowo

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto, mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19, baik PCR maupun antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: Obati Kanker Prostat, SBY Dua Jam Lebih Jalani Operasi di Mayo Clinic, Amerika Serikat

Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir, yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Takkan Pandang Bulu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya bekerja mengusut dugaan korupsi tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).

Firli menyampaikan hal itu, setelah ada laporan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, diduga terlibat bisnis tes PCR.

"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi tes PCR, kami sedang bekerja."

Baca juga: Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI Bakal Digelar Tertutup, Pemaparan Visi-Misi Terbuka

Baca juga: Kaesang Borong Saham Frozen Food Rp 92,2 Miliar, Aktivis ProDem Kepo: Duitnya dari Mana Nih?

"Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," cuit Firli di akun Twitter@firlibahuri, dikutip pada Jumat (5/11/2021).