Aksi Terorisme
Teroris Jadi PNS, Gaji Dianggap Harta Rampasan Perang dari Musuh
Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap anggota teroris Jamaah Islamiah (JI) berinisial DRS (47) pada Selasa (2/11/2021) lalu.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menduga, menjadi pegawai negeri sipil (PNS) adalah modus terselubung teroris.
Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap anggota teroris Jamaah Islamiah (JI) berinisial DRS (47) pada Selasa (2/11/2021) lalu.
DRS merupakan PNS yang berprofesi sebaga kepala sekolah di SDN di Lampung.
Baca juga: Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI Bakal Digelar Tertutup, Pemaparan Visi-Misi Terbuka
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid menduga, kelompok teroris tersebut sengaja masuk ke institusi negara, untuk mencari pembiayaan kebutuhan aksi teror.
"Mereka kan menganggap negara ini negara kafir."
"Mereka kan harusnya keluar, tetapi kenapa harus tetap di situ (jadi PNS)? Itu modus juga."
Baca juga: TB Hasanuddin Bilang Ada 6 Letjen Berpotensi Jabat KSAD, tapi Cuma Dua yang Peluangnya Paling Besar
"Karena menganggap mereka butuh pembiayaan, butuh hidup, dan mensupport pembiayaan kegiatan radikalisme."
"Di sinilah letak manipulasi agama atau amalan agama yang menyimpang," kata Ahmad saat dikonfirmasi, Jumat (5/11/2021).
Menurut Ahmad, penghasilan yang didapatkan dari negara dinilai hanya sebagai bagian rampasan perang dari musuh.
Baca juga: KSAD Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, 14 Jenderal Bintang Tiga Ini Berpeluang Menggantikannya
Mereka menganggap negara tetap bertentangan dengan pemikirannya.
"Ketika dia modusnya di dalam PNS itu gaji mereka itu dianggap Fai, atau istilahnya harta rampasan perang dari musuh," ungkap Ahmad.
Karena itu, kata Ahmad, pihaknya menyoroti proses rekrutmen PNS.
Baca juga: SBY Tiba di AS Hari Ini, Istirahat Dulu Sebelum Jalani Pengobatan Kanker Prostat
Dia meminta adanya pengetatan seleksi bagi warga yang memutuskan menjadi PNS.
"Skrining harus lebih ketat lagi dalam rekrutmen PNS, dan pejabat-pejabat negara ataupun pemerintahan."
"Kita lebih optimalkan dan intensifkan di dalam sinergitas terutama di dalam rekrutmen PNS ataupun pejabat negara," tuturnya.
