Teroris Jadi PNS, Gaji Dianggap Harta Rampasan Perang dari Musuh

BNPT mengungkapkan, puluhan PNS menjadi tersangka kasus tindak pidana terorisme sejak 2010.

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid menyampaikan, 13 orang di antaranya merupakan anggota TNI-Polri.

"Data semenjak 2010, pegawai negeri sebagai tersangka tindak pidana teroris ada 31 orang."

"Terdiri dari eks Polri 8 orang, eks TNI 5 orang, dan 18 orang eks ASN."

"Total 31 orang data dari tahun 2010," beber Ahmad.

Ahmad menuturkan, setidaknya ada sekitar 19,4 persen yang masuk ke dalam indeks potensi radikalisme.

Data ini merupakan data terakhir sekitar 2018-2019 lalu.

"Indeks potensi radikalisme itu sekitar 2018 sampai 2019."

"Yang masuk ke dalam indeks potensi radikalisme di PNS itu ada 19,4 persen."

"Survei itu dilakukan oleh Alvara dan Mata Air Foundation," jelasnya.

Ahmad menuturkan, ada sejumlah indikator yang mempengaruhi indeks potensi radikalisme.

Satu di antaranya, tidak setuju atau anti terhadap Pancasila.

"Di mana indikator potensi radikalisme itu adalah dia tidak setuju atau anti terhadap Pancasila."

"Dia pro khilafah, kemudian dia anti terhadap pemerintahan yang sah, dia intoleran dan eksklusif, dia anti budaya dan kearifan lokal keagamaan. Nah, itu indikatornya," bebernya.

Indikator lainnya, lanjut Ahmad, ditandai oleh sumpah baiat terhadap ustaz atau kelompok jaringan teror.