Breaking News:

Mahfud MD Bilang Korban Pinjol Ilegal Tak Usah Bayar Pinjaman, Pengamat: Utang Harus Tetap Dibayar

Ia menyatakan, jangan sampai pemerintah disebut memberikan legalitas agar masyarakat tidak membayar utang.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Menkopolhukam Mahfud MD mengimbau masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar lagi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana, mengkritik pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, yang mengimbau korban pinjaman online (pinjol) ilegal tidak usah membayar utangnya.

Menurut Fickar, pemerintah harus bijak dalam memberikan imbauan kepada masyarakat.

Ia menyatakan, jangan sampai pemerintah disebut memberikan legalitas agar masyarakat tidak membayar utang.

Baca juga: Wajib Tes PCR Mulai 24 Oktober, Maskapai Wajib Sediakan 3 Baris Kursi untuk Karantina Penumpang

"Nah, ini juga harus diluruskan itu."

"Mestinya barangkali yang paling bijaksana, negara atau pemerintah memakai bahasa yang lebih tidak menimbulkan seolah-olah orang diberikan legalitas untuk tidak bayar utang," kata Fickar dalam diskusi daring, Sabtu (23/10/2021).

Fickar memahami argumen yang coba dibangun oleh pemerintah, terkait masyarakat diimbau tidak membayar pinjaman dari pinjol ilegal.

Baca juga: Alasan Pemerintah Wajibkan Tes PCR untuk Penumpang Pesawat: Lebih Sensitif Jaring Kasus Positif

"Dari sudut hukum, kan argumennya (pemerintah) sendiri itu karena pinjolnya sendiri sudah melawan hukum."

"Artinya sudah bertentangan dengan hukum, bahkan ada unsur pidananya, karena itu tidak usah dibayar," jelasnya.

Namun begitu, Fickar mengingatkan pinjaman haruslah tetap dibayarkan oleh debitur.

Baca juga: Aturan Baru Wajib Tes PCR 2 x 24 Jam, Komisioner Komnas HAM: Ruwet dan Memberatkan

Ia mengusulkan pemerintah untuk mengubah imbauan dari tidak usah membayar menjadi membayar hingga melebihi pokok pinjaman.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved