Partai Politik

Demokrat Curiga Gugatan Mantan Kader ke PTUN Berniat Ganggu Verifikasi Parpol untuk Pemilu 2024

Gugatan itu dilayangkan oleh mantan kader ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/RIZKI SANDI SAPUTRA
Tim kuasa hukum Partai Demokrat saat ditemui awak media di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/10/2021). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bambang Widjojanto, anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat, mengungkapkan kekhawatiran pihaknya terkait berbagai gugatan hukum terhadap partai berlogo Mercy itu.

Saat ini pihaknya sedang menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh mantan kader Partai Demokrat soal keputusan SK Menteri Hukum HAM (Menkumham) terkait hasil kongres partai tahun 2020.

Gugatan itu dilayangkan oleh mantan kader ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT.

Baca juga: Mesin Partai Golkar Siap Kerja Keras Tingkatkan Elaktabilitas Airlangga Hartarto Sebagai Capres 2024

Bambang menyebut, kekhawatiran itu muncul mengingat dalam waktu dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan verifikasi partai politik untuk Pemilu 2024.

"Jadi yang saya khawatirkan adalah ini (gugatan) sedang mencari-cari (hambatan)."

"Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan verifikasi partai politik," kata Bambang kepada awak media, di PTUN Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Dikabarkan Juga Ikut Menyentuh Posisi Kepala BIN, Ini Nama Calon yang Beredar

Dirinya menilai, langkah gugatan ini juga berpotensi mengganggu kestabilan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (SBY) tersebut.

Sebab, kata dia, upaya seperti ini bisa dilakukan siapapun untuk membuat partai politik tidak stabil.

"Apakah ini cara untuk mendestabilisasi (membuat tidak stabil Partai) proses yang sedang berjalan?" Ucapnya.

Baca juga: 7 Tahun Jokowi Memerintah, Ini Selusin Tuntutan BEM SI, Salah Satunya Pecat Ketua KPK Firli Bahuri

Atas hal itu, lanjut pria yang karib disapa BW, pihaknya akan mendengarkan seluruh keterangan ahli yang dihadirkan penggugat, dalam hal ini mantan kader Partai Demokrat.

Kata dia, nantinya Partai Demokrat akan menyikapi pernyataan tersebut yang dinilainya tidak memiliki legal standing.

"Kalau ada ahli yang mencoba-coba menawarkan argumen dan itu merusak sistem demokrasi."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 21 Oktober 2021: Dosis Pertama 110.406.777, Suntikan Kedua 65.173.148

"Maka sebenarnya ini akan menyebabkan, tidak hanya berhadapan dengan Demokrat."

"Dia sedang berhadapan dengan publik dan berhadapan dengan masyarakat dan partai politik lain."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved