Berita Daerah
Tanggapi Rencana Satu Juta Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK, Sekjen Partai Gerindra: Tanpa Perlu Tes!
Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani dukung pemerintah yang merencanakan pengangkatan satu juta guru honorer jadi PPPK.
WARTAKOTALIVE.COM - Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani akui kini pembelajaran tatap muka (PTM).
Sebab selama ini, pendidikan di Indonesia selama wabah virus corona atau Covid-19 melanda mengalami stagnasi.
Pernyataan Ahmad Muzani itu dilontarkan saat hadir di dalam Forum Group Discusion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat.
Ahmad Muzani menyampaikan, awal pemerintahan kedua Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Maruf Amin, bertekad tingkatkan sumber daya manusia.
Baca juga: Anak Yatim dan Terlantar di Masa Pandemi Covid-19, Ahmad Muzani: Negara Harus Menjamin Pendidikannya
Baca juga: TIDAR DKI Jakarta Gelar Vaksinasi Covid-19 di Menteng Diapresiasi Ahmad Muzani: Kita Dorong Terus
Baca juga: Bersilaturahmi Hingga Mengaji Bersama, Ahmad Muzani dan Gus Baha Bahas Produk Politik di Indonesia
Hanya saja, persoalan Covid-19 yang menimpa Indonesia dalam dua tahun terakhir ini menyebabkan pendidikan mengalami stagnasi.
Padahal menurutnya, pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Sebab saat ini, semua kegiatan menyebabkan perkumpulan banyak orang menjadi terhenti, termasuk pendidikan.
Hal itu dikarenakan semua dilakukan cara daring dan online.
"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyai-nya," ujarnya Ahmad Muzani
Pembelajaran melalui daring, lanjut Ahmad Muzani, ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet.
"Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ungkapnya.
Ungkap Ahmad Muzani, kualitas SDM bidang pendidikan pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan sebelumnya.
Hal tersebut dikarenakan hasil dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna.
"Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia."