Formula E
Wagub DKI Ahamd Riza Patria Sebut PT Jakpro Sebagai Pihak yang Mengetahui Komitmen Biaya Formula E
Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih disoroti oleh banyak pihak, karena mengeluarkan banyak dana.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
lihat foto
Menurut Ara, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya karena Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.
"Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” jelasnya.
Tagih Uang
Penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih disoroti oleh Legislator DKI Jakarta.
Mereka menagih duit komitmen Formula E yang telah disetor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pihak Formula E Operations (FEO) selaku pemegang lisensi balapan.
Hal itu menyusul dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menggandeng pihak swasta dalam menggelar ajang balap itu selama lima musim dari 2020-2024.
Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menyetor duit senilai 53 juta poundsterling atau setara Rp 983.310.000.000.
Rinciannya, 20 juta poundsterling atau setara Rp 360.000.000.000 dibayar tahun 2019 dan 11 juta poundsterling atau Rp 200.310.000.000 dibayar tahun 2020.
Duit sebanyak itu dibayar Dispora kepada FEO, sedangkan bank garansi 22 juta poundsterling atau Rp 423.000.000.000 dibayar PT Jakpro.
Baca juga: Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Ragu Swasta Mau Danai DKI Gelar Formula E Hingga Rp 2,4 Triliun
Baca juga: Pengamat Ragukan Swasta Mau Bayar Biaya Komitmen Formula E Rp 2,4 Triliun
Baca juga: Ketua Fraksi PDI P DPRD DKI Gembong Warsono Yakin Lobi Politik Interpelasi Formula E Berjalan Lancar
Namun duit garansi bank telah dikembalikan kepada DKI pada Maret 2021 lalu, sehingga duit yang masih mengendap di FEO mencapai Rp 560.310.000.000.
"Silakan gandeng pihak swasta untuk membayar komitmen fee Formula E. Tapi jangan lupa, kembalikan dulu uang down payment,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth berdasarkan keterangannya pada Senin (20/9/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu menyebut, biaya komitmen dapat digunakan pemerintah daerah untuk membantu warga yang ekonominya terdampak akibat pandemi Covid-19.
Misalnya, untuk bantuan sosial tunai (BST), sembako, modal usaha UMKM dan sebagainya.
“Uang tersebut menggunakan APBD dari rakyat, jadi semuanya harus sejelas-jelasnya dan transparan dalam mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat DKI Jakarta. Tidak bisa jika Pemprov DKI menggunakan APBD yang notabene adalah uang rakyat dengan cara serampangan seperti ini,” ujar Kent.
Dalam kesempatan itu, Kent meminta kepada DKI agar tidak membuat opini seakan-akan pihak swasta yang akan membayar biaya komitmen Formula E.
