Berita Jakarta
Tujuh Fraksi Tolak Hak Interpelasi Soal Formula E, PDI Perjuangan Galang Dukungan Lewat Warga
Tujuh Fraksi Tolak Hak Interpelasi Formula E, PDI Perjuangan Galang Dukungan Lewat Warga. Berikut Selengkapnya
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
lihat foto
Gembong juga menyindir langkah komunikasi politik para anggota dari tujuh fraksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mereka membahas ajang balap Formula E di forum tidak resmi melalui jamuan makan malam pada Kamis (26/8/2021) lalau, sementara PDI Perjuangan dan PSI hendak memakai forum resmi melalui rapat paripurna.
Justru dalam forum resmi itu, kata Gembong, Anies dapat berbicara banyak hal tentang konsepnya menggelar turnamen Formula E dengan rinci kepada warga Jakarta.
Sebab rapat paripurna dapat disaksikan langsung oleh warga Jakarta.
Baca juga: PTM Digelar, Siswi SDN 04 Lebak Bulus Akui Lebih Senang Belajar Tatap Muka di Sekolah Ketimbang PJJ
“Kalau kami kan bertanya sesuai konstitusional, sedangkan mereka dengan cara inkonstitusional,” kata Gembong berkelakar.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang pimpinan dari tujuh fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk makan malam di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021).
Anies mengundang mereka usai 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Anies soal Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.
Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membenarkan kabar itu. Tujuh fraksi yang datang adalah Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB-PPP.
Baca juga: Kolaborasi Edufecta dan Educampus Hadirkan Sistem Informasi Manajemen Kampus Terintegrasi Digital
Taufik mengatakan, pertemuan itu membahas tentang rencana perhelatan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 nanti.
Sekaligus membahas rencana Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi untuk memanggil Anies guna mempertanyakan Formula E.
“Itu pasti dibahas (interpelasi), tapi tidak cuma itu karena kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 orang itu tidak ikut interpelasi,” kata Taufik pada Jumat (27/8/2021).
Taufik mengatakan, tujuh fraksi yang terdiri dari 73 orang itu enggan mengajukan hak interpelasi karena lebih memikirkan penanganan Covid-19. Di sisi lain, penanganan pandemi yang cepat dan tepat dibutuhkan rakyat supaya perekonomian Jakarta bisa bangkit kembali.
“Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat, itu saja,” ujar Taufik. (faf)
