Tujuh Fraksi Tolak Hak Interpelasi Soal Formula E, PDI Perjuangan Galang Dukungan Lewat Warga

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menggalang dukungan lewat warga menyusul tujuh fraksi di parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat menolak memakai hak interpelasi soal Formula E.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang rencana menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di kantornya pada Selasa (31/8/2021).

Dalam kesempatan itu, Gembong tak menampik jumlah anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi masih kalah dibanding dengan yang menolaknya.

Dijelaskannya kini ada 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang mengajukan hak interpelasi.

Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lainnya menolak memakai hak itu.

Dengan meyakini warga Jakarta, Gembong optimistis mereka dapat mendorong wakil rakyatnya di legislatif untuk memakai hak interpelasi.

Sebab dia memproyeksikan, nilai kerugian ajang balap ini bila tetap digelar sesuai rencana sampai 2024 mencapai Rp 1,36 triliun.

“Tugas kami meyakinkan pada rakyat Jakarta dulu, sebab dengan rakyat Jakarta yakin dengan yang ditempuh PDI Perjuangan, maka wakilnya (anggota fraksi lain) pasti bersama-sama kami juga,” kata Gembong.

Baca juga: PTM Sudah Dipersiapkan Matang, Disdik DKI Utamakan Izin dari Orangtua

Menurut Gembong, anggota dewan yang berada di DPRD DKI Jakarta merupakan kepanjangan tangan masyarakat di pemerintahan.

Karena itu, Gembong merasa keberadaan mereka di DPRD DKI Jakarta hanya sebatas bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Tuan kita ini rakyat, hari ini kami menjelaskan pada tuan kita bahwa inilah kalau kita mengadakan (Formula E) akan menghamburkan uang dan membakar uang yang begitu banyak,” ujar Gembong.

Di sisi lain, 25 anggota Fraksi PDI Perjuangan juga gerilya mengajak koleganya di fraksi lain agar memakai hak interpelasi.

Pendekatan dilakukan secara pribadi, hingga kelembagaan antar fraksi.

Baca juga: VIDEO Kakek Tua Habisi Mantan Istri Karena BPKB dan Sertifkat Tanah Digadaikan ke Rentenir

“Jadi, 25 orang ini kami sebar untuk melakukan koordinasi dan komunikasi politik yang baik untuk meyakinkan pada teman-teman bahwa langkah untuk bertanya kepada pak Gubernur itu adalah langkah yang positif,” jelasnya.

Gembong juga menyindir langkah komunikasi politik para anggota dari tujuh fraksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mereka membahas ajang balap Formula E di forum tidak resmi melalui jamuan makan malam pada Kamis (26/8/2021) lalau, sementara PDI Perjuangan dan PSI hendak memakai forum resmi melalui rapat paripurna.

Justru dalam forum resmi itu, kata Gembong, Anies dapat berbicara banyak hal tentang konsepnya menggelar turnamen Formula E dengan rinci kepada warga Jakarta.

Sebab rapat paripurna dapat disaksikan langsung oleh warga Jakarta.

Baca juga: PTM Digelar, Siswi SDN 04 Lebak Bulus Akui Lebih Senang Belajar Tatap Muka di Sekolah Ketimbang PJJ

“Kalau kami kan bertanya sesuai konstitusional, sedangkan mereka dengan cara inkonstitusional,” kata Gembong berkelakar.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang pimpinan dari tujuh fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk makan malam di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (26/8/2021).

Anies mengundang mereka usai 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menggulirkan hak interpelasi kepada Anies soal Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.

Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik membenarkan kabar itu. Tujuh fraksi yang datang adalah Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB-PPP.

Baca juga: Kolaborasi Edufecta dan Educampus Hadirkan Sistem Informasi Manajemen Kampus Terintegrasi Digital

Taufik mengatakan, pertemuan itu membahas tentang rencana perhelatan Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 nanti.

Sekaligus membahas rencana Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi untuk memanggil Anies guna mempertanyakan Formula E.

“Itu pasti dibahas (interpelasi), tapi tidak cuma itu karena kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 orang itu tidak ikut interpelasi,” kata Taufik pada Jumat (27/8/2021).

Taufik mengatakan, tujuh fraksi yang terdiri dari 73 orang itu enggan mengajukan hak interpelasi karena lebih memikirkan penanganan Covid-19. Di sisi lain, penanganan pandemi yang cepat dan tepat dibutuhkan rakyat supaya perekonomian Jakarta bisa bangkit kembali.

“Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat, itu saja,” ujar Taufik. (faf)