Tujuh Fraksi Tolak Hak Interpelasi Soal Formula E, PDI Perjuangan Galang Dukungan Lewat Warga

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menggalang dukungan lewat warga menyusul tujuh fraksi di parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat menolak memakai hak interpelasi soal Formula E.

Hak interpelasi digunakan untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang rencana menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di kantornya pada Selasa (31/8/2021).

Dalam kesempatan itu, Gembong tak menampik jumlah anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi masih kalah dibanding dengan yang menolaknya.

Dijelaskannya kini ada 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang mengajukan hak interpelasi.

Sementara 73 anggota dewan dari tujuh fraksi lainnya menolak memakai hak itu.

Dengan meyakini warga Jakarta, Gembong optimistis mereka dapat mendorong wakil rakyatnya di legislatif untuk memakai hak interpelasi.

Sebab dia memproyeksikan, nilai kerugian ajang balap ini bila tetap digelar sesuai rencana sampai 2024 mencapai Rp 1,36 triliun.

“Tugas kami meyakinkan pada rakyat Jakarta dulu, sebab dengan rakyat Jakarta yakin dengan yang ditempuh PDI Perjuangan, maka wakilnya (anggota fraksi lain) pasti bersama-sama kami juga,” kata Gembong.

Baca juga: PTM Sudah Dipersiapkan Matang, Disdik DKI Utamakan Izin dari Orangtua

Menurut Gembong, anggota dewan yang berada di DPRD DKI Jakarta merupakan kepanjangan tangan masyarakat di pemerintahan.

Karena itu, Gembong merasa keberadaan mereka di DPRD DKI Jakarta hanya sebatas bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Tuan kita ini rakyat, hari ini kami menjelaskan pada tuan kita bahwa inilah kalau kita mengadakan (Formula E) akan menghamburkan uang dan membakar uang yang begitu banyak,” ujar Gembong.

Di sisi lain, 25 anggota Fraksi PDI Perjuangan juga gerilya mengajak koleganya di fraksi lain agar memakai hak interpelasi.

Pendekatan dilakukan secara pribadi, hingga kelembagaan antar fraksi.

Baca juga: VIDEO Kakek Tua Habisi Mantan Istri Karena BPKB dan Sertifkat Tanah Digadaikan ke Rentenir

“Jadi, 25 orang ini kami sebar untuk melakukan koordinasi dan komunikasi politik yang baik untuk meyakinkan pada teman-teman bahwa langkah untuk bertanya kepada pak Gubernur itu adalah langkah yang positif,” jelasnya.