Vaksinasi Covid19
Kapolres Metro Jakpus: Sentra Vaksinasi Tidak Efektif, yang Divaksin Banyak Orang Luar Jakarta
Hengki mengatakan, capaian besaran vaksinasi di wilayah Jakarta Pusat tidak sesuai dengan jumlah data warga asli.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, KEMAYORAN – Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menilai pembukaan sentra vaksinasi besar, tidak cukup efektif mengajak warga Ibu Kota mau divaksin Covid-19.
Ia menilai, mayoritas sentra vaksinasi massal didatangi warga luar DKI Jakarta.
“Kita analisis ternyata sentra vaksin besar tidak efektif, mengapa?"
Baca juga: Dituntut 7 Bulan Bui, Kivlan Zen: Kalau Saya Bersalah Pasti Dihukum Mati, Minimal 20 Tahun
"Ternyata yang divaksin banyak orang di luar Jakarta,” ungkap Hengki saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (20/8/2021), sore.
Hengki mengatakan, capaian besaran vaksinasi di wilayah Jakarta Pusat tidak sesuai dengan jumlah data warga asli.
“Masyarakat Jakata Pusat ini penuh pendatang."
Baca juga: Jokowi: Covid-19 Sangat Sulit Diduga dengan Kalkulasi Apapun, karena Barangnya Enggak Kelihatan
"Hampir 190 persen yang sudah divaksin, namun setelah dicek di daftar Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu hanya 50 persennya saja,” jelasnya.
Hengki menuturkan, sentra vaksinasi massal yang didirikan di wilayah DKI Jakarta kebanyakan didatangi oleh warga dari wilayah satelit Ibu Kota.
“Sentra-sentra vaksin besar ini justru didatangi banyak orang di luar DKI."
Baca juga: 53 Teroris yang Diciduk Densus 88 Berniat Beraksi Saat HUT ke-76 RI
"Bahkan jauh dari Lampung datang ke sini untuk vaksin karena di daerah susah,” sambung Hengki.
Guna mengatasi hal tersebut, pihak kepolisian dibantu sejumlah pihak swasta maupun jajaran pemerintahan lain, mengadakan vaksinasi keliling dengan sasaran warga permukiman padat penduduk.
“Vaksinasi dengan metode by name by address berasa sangat efektif,” ucap Hengki.
Baca juga: Dituntut 7 Bulan Penjara, Kivlan Zen: Saya Enggak Dendam Sama Siapapun, Ini Kondisional Politik
Metode vaksinasi yang menyasar langsung kepada masyarakat merupakan bagian dari konsep yang dinamakan pentahelix atau multipihak.
Di mana, unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media, bersatu padu berkoordinasi untuk mengatasi sebuah persoalan.
“Masyarakat tidak lagi sebagai objek melainkan sebagai subyek, artinya ada peran aktif dari masyarakat mulai dari pelaku usaha, relawan, tokoh masyarakat, termasuk media,” terang Hengki.
