Puan Maharani: Nakes Bertaruh Nyawa dan Keluarga, Tak Ada Alasan Tidak Segera Berikan Insentif

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani prihatin data pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah, timpang dibandingkan realisasi tahun lalu.

Pemerintah daerah diminta lebih gesit dalam menyalurkan hak para pejuang kesehatan tersebut.

“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak, sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” tegas Puan kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: 191 Orang Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional Hingga 2020, dari Kaltara dan Kaltim Belum Ada

Puan menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tak kunjung diterima nakes.

Ada juga laporan mulai dari potongan atas penerimaan insentif tersebut, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.

“Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga."

Baca juga: Menaker Terima Data 1 Juta Calon Penerima BSU Tahap Pertama, Ini Variabel yang Bakal Diperiksa

"Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19."

"Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” tutur Puan.

Insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Baca juga: Dukung Jadi Pahlawan Nasional, Ganjar Pranowo: Siapa Sih yang Tidak Kenal Ali Sastroamidjojo?

Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 masih sangat minim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19.

Pada 2021, sebut dia, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp 245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp 1,79 triliun dari alokasi Rp 8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.

Baca juga: Kemenlu dan Pemprov Jateng Usulkan Ali Sastroamidjojo Jadi Pahlawan Nasional

“Itu timpang sekali."

"Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” tegas Puan.

Puan mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah, yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran, termasuk untuk insentif nakes.

Baca juga: Interpol Sudah Terbitkan Red Notice, KPK Berharap Bisa Segera Tangkap Harun Masiku