Edhy Prabowo Banding Vonis 5 Tahun Bui, Kuasa Hukum Bilang Lebih Pas Dijerat Pasal 11 UU Tipikor

Alasan Edhy Prabowo mengajukan banding, kata Soesilo, karena seharusnya hukuman terhadap kliennya lebih pas jika dikenakan pasal 11 UU Tipikor.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Soesilo Aribowo, kuasa hukum Edhy, mengatakan permohonan banding diajukan pada Kamis (22/7/2021) kemarin.

"Banding, kemarin," kata Soesilo saat dikonfirmasi, Jumat (22/7/2021).

Baca juga: Panglima TNI Targetkan 70 Persen Warga Jakarta Sudah Divaksin Covid-19 Sebelum 17 Agustus 2021

Alasan Edhy Prabowo mengajukan banding, kata Soesilo, karena seharusnya hukuman terhadap kliennya lebih pas jika dikenakan pasal 11 UU Tipikor.

"Kalau dipaksakan kasus ini lebih pas ke pasal 11 (UU Tipikor)," ujar Soesilo.

Ancaman pidana dalam pasal 11 adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Baca juga: Kabur dari Lapas Abepura pada 8 Januari 2016, Teroris KKB Osimin Wenda Diciduk di Puncak Jaya Papua

Sedangkan Edhy Prabowo divonis melanggar pasal 12 huruf a UU.

Dalam pasal itu, ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sebelumnya, Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: LaporCovid-19: Rata-rata Pasien Isolasi Mandiri yang Wafat Keluarganya Juga Positif

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Edhy terbukti secara sah bersalah dalam kasus suap izin ekspor benih lobster alias benur.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta."

Baca juga: LIVE STREAMING Sidang Vonis Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ini Harapan KPK

"Dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ucap hakim ketua Albertus Usada, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Ia melanggar pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam vonisnya, hakim juga mewajibkan Edhy Prabowo membayar uang pengganti atas tindakan korupsi yang dia lakukan, sebesar Rp 9,68 miliar dan 77 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Dua Jenazah Teroris MIT Poso Dimakamkan di Palu, Jasad Membusuk Sulitkan Identifikasi

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved