LIVE STREAMING Sidang Vonis Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ini Harapan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sepadan terhadap Edhy Prabowo.

Editor: Yaspen Martinus

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjalani sidang putusan perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster alias benur, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sepadan terhadap Edhy Prabowo.

"KPK tentu berharap majelis hakim akan memutus dan menyatakan terdakwa bersalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum."

Baca juga: Diusulkan MUI, Pemerintah Pertimbangkan Berikan Insentif kepada Ulama Saat PPKM Darurat

"Sebagaimana uraian analisis yuridis JPU dalam tuntutannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Kamis (15/7/2021).

Pembacaan vonis akan dipimpin oleh ketua majelis hakim Albertus Usada, didampingi Suparman Nyompa dan Ali Muhtarom.

Edhy sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK para 25 November 2020.

Baca juga: Ombudsman: Pemerintah Inkonsisten, Pintu Masuk Internasional Masih Dibuka Saat PPKM Darurat

Dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK, komisi antikorupsi itu kemudian menetapkan Edhy beserta enam orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini.

Mereka adalah staf khusus Edhy, Safri, dan Andreau Misata Pribadi, pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe.

Lalu, staf istri Edhy, Iis Rosita Dewi bernama Ainul Faqih, serta Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, juga sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.

Sebelumnya, JPU KPK membacakan tuntutan atas perkara dugaan suap ekspor benih bening lobster alias benur, untuk terdakwa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Ubah Aturan, Orang yang Ingin ke Bali Tak Boleh Tes Pakai GeNose Lagi

Tuntutan itu dibacakan jaksa di ruang sidang Kusumahatmaja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Edhy Prabowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Jaksa juga menyatakan Edhy Prabowo melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Agar Tak Pakai Pikap, Sudishub Jakbar Modifikasi Mobil Patroli untuk Angkut Pasien Covid-19

Sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved