Sebelum PPKM Darurat Diperpanjang, Puan Maharani Minta Hasil Evaluasinya Dibeberkan kepada Publik

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM darurat 3-20 Juli 2021, sebelum diperpanjang.

Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat, sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini.

Menurut Puan, pemerintah harus segera menentukan langkah selanjutnya usai PPKM darurat berakhir pada 20 juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya.

Baca juga: Asal Lakukan Hal Ini, Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Mulai Melandai Paling Lambat pada September

Mantan Menko PMK ini melanjutkan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangan.

Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

“Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini."

Baca juga: Penyekatan PPKM Darurat di Jawa, Bali, dan Lampung Bertambah Lagi Jadi 1.038 Titik, Jabar Terbanyak

"Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar," kata Puan lewat keterangan tertulis, Sabtu (17/7/2021).

Menurut Puan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat ini adalah hal yang paling krusial, agar PPKM darurat berikutnya bisa berjalan efektif.

Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat ini.

Baca juga: Pahami PPKM Darurat Bikin Masyarakat Tak Nyaman, Kapolri: Pelan-pelan akan Kami Kendorkan

“Perlu membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah."

"Bahwa ada dampak nyata PPKM darurat ini meski kasus masih fluktuatif."

"Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM darurat termasuk perpanjangannya,” tutur Puan.

Baca juga: Khawatir Penolakan Rakyat Ditunggangi, Relawan Jokowi Minta PPKM Darurat Tak Diperpanjang

Selain evaluasi, menurut Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM darurat berikutnya .

“Misalnya akan ada sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah."

"Pelaksanaan testing yang lebih masif untuk tentukan langkah kedepan, penambah kamar rumah sakit dan isoman, serta menggenjot pelaksanaan vaksinasi,” paparnya.

Baca juga: DAFTAR 184 Tempat Isolasi Terkendali Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI, Bisa Tampung 26.134 Orang

Soal penyelamatan rakyat ini, Puan kembali menyoroti masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19.

Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

“Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi kedaruratan seperti sekarang,” tegas Puan.

Baca juga: Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan, Epidemiolog: Di Singapura Sinovac Bayar Agar Tak Jadi Pilihan

Menurut Puan, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman.

Di situasi seperti ini, kata Puan, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu apalagi lempar tanggung jawab.

Sebelumnya, pemerintah akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan berakhir pada 20 Juli 2021.

Baca juga: DAFTAR 5 Vaksin Covid-19 yang Dipakai Indonesia, Efikasi Pfizer Tertinggi, Sinovac Paling Rendah

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli.

"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews, Jumat (16/7/2021).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet terbatas, setelah melihat kondisi pandemi Covid-19.

Baca juga: Tonton Sinetron Ikatan Cinta Akibat PPKM Darurat, Mahfud MD Kritisi Pemahaman Hukum Penulis Skenario

Muhadjir mengatakan keputusan perpanjangan tersebut hampir pasti, sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi.

"Iya. Sudah. 2 per 3 pasti," ucapnya.

Dengan perpanjangan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya.

Baca juga: Masjid di Tangsel Ini Tetap Gelar Salat Jumat di Masa PPKM Darurat, Banyak Bocah Tak Bermasker

Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kepada Risma, Presiden meminta agar bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.

"Kemudian penyaluran bansos yang dipercepat dan perbanyak."

Baca juga: 599 Warga Tangsel Jadi Pasien Baru Covid-19 per 16 Juli 2021, Tempat Tidur Isolasi Sisa 88 Unit

"Sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak ini."

"Di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI-Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini," ungkapnya.

Kepada Menteri Kesehatan, Presiden, kata Muhadjir meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan.

Baca juga: Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Segera Distribusikan Bantuan, Minta Masyarakat Jangan ke Mana-mana

"Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi prokes, dan itu tanggung jawab masyarakat."

"Pemerintah enggak akan berdaya kalau masyarakat tidak sadar, tidak memahami betapa super-super strategisnya prokes," beber Muhadjir. (Fransiskus Adhiyuda)