Terkait PPKM Darurat, Ketua LPEKN Minta Pemerintah Transparan dan Masyarakat Tidak Boleh Kelaparan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Terkait Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Ketua LPEKN minta Pemerintah transparan dan masyarakat tidak boleh kelaparan.

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengkritik keras kebijakan  PPKM darurat yang dianggap mirip lockdown terselubung.

Sebab, kebijakan tersebut tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga layak dipertimbangan kembali oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya menilai, kebijakan yang digagas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ini perlu dipertimbangkan secara matang. Apakah efektif menekan lonjakan Covid-19 atau justru kontra produktif. Jadi harus dipertimbangkan secara matang mengingat ini menyangkut nasib jutaan rakyat Indonesia,” jelas Sasmito di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Menurutnya, kebijakan PPKM Darurat ini tidak jelas arahnya. Justru saat ini, rakyat kelas bawah dan menengah terkena dampak dari kebijakan ini.

Bahkan daya tahan masyarakat menurun bahkan stres dengan munculnya kebijakan PPKM Darurat ini.

Baca juga: PPKM Darurat di Kabupaten Bogor, Mal, Tempat Ibadah Ditutup Sementara, Makan di Restoran Dilarang

Saat ini jelasnya masyarakat semakin sulit mencukupi kebutuhan pokok ekonominya. Sebab kebijakan ini terkesan dipaksakan.

“Pemerintah silahkan melihat pulau Jawa dan Bali sebagai pilot project PPKM dengan lebih cermat. Apakah cukup representative dengan sample kota besar Jakarta, Semarang, dan Bandung untuk barometer kehidupan rakyat di luar DKI Jakarta,” jelasnya.

Semarang-Bandung yang lonjakan Covid-19 paska liburan dianggap layak mewakiki fakta kehidupan ekonomi rakyat yang relative dekat seperti Kota-kota kecil seperti Cipanas, Puncak, Garut, Slawi, Tegal.

Demikian juga di Semarang, seperti wilayah Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Wonosobo, Temaanggung dan lain-lain. Sama halnya di Jawa Timur seperti Kediri, Kota Batu Malang dan lain-lain. Dia menilai, rakyat tidak terlalu merespon kebijakan PPKM Darurat ini.

Sepertinya, rakyat tenang-tenang saja bekerja dengan disiplin menerapkan SOP Protokol Kesehatan (Prokes) guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Memang UMKM sulit bergerak. Demikian juga sopir taxi yang mengeluh kehilangan penghasilan sebelum diterapkannya PSBB. Apalagi dengan PPKM Darurat yang membatasi waktu jam kerjanya lebih pendek membuat mereka sulit mendapatkan penghasilan yang memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” tegasnya.

Baca juga: PPKM Darurat, Polda Metro Jaga dan Sekat 63 Titik Jalan, Ini Rinciannya

Dia menegaskan, kebijakan PPKM Darurat ini benar-benar memukul daya beli rakyat. Karena itu, dia meminta pemerintah stop membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

“Kasihan rakyat menengah-bawah yang jelas berbeda dengan para ASN dan aparat negara yang setiap bulan cost of livingnya sudah terjamin dibayar oleh APBN yang sebenarnya itu juga disediakan atau disetor oleh masyarakat pembayar pajak seluruh Indonesia,” jelasnya.

Sasmito menyarankan kalau memang pemerintah konsekuen mencegah lonjakan positif Covid-19 maka ambilah kebijakan dengan tegas. Misalnya, pemerintah mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 harus tetapkan Lokcdown secara transparan.