Pansus DPRD Dorong Pemprov DKI Lengkapi Sarana Pilah Sampah hingga Tingkat RT

Ringkasan Berita:

• DPD Golkar DKI Jakarta menyalurkan lima drop box sampah organik bagi warga RW 03 Kayu Manis, Matraman, untuk mendukung gerakan pilah sampah.
• Judistira Hermawan menilai fasilitas pemilahan sampah hingga tingkat RT menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah Jakarta.
• Pemprov DKI juga mendeklarasikan Gerakan Pilah Sampah sebagai upaya mengurangi ketergantungan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang.

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- DPD Golkar DKI Jakarta menyalurkan bantuan berupa lima unit drop box sampah organik untuk warga RW 03 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (10/5/2026).

Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan menilai keberhasilan gerakan pilah sampah yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana di lingkungan warga. 

Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD Provinsi Jakarta itu menegaskan perlu adanya penyediaan fasilitas pemilahan sampah hingga tingkat RT dinilai harus menjadi prioritas.

Dia mengatakan persoalan sampah di Jakarta sudah berada pada tahap serius. Insiden longsor sampah di TPST Bantargebang yang menimbulkan korban jiwa disebut menjadi alarm untuk membenahi tata kelola sampah secara menyeluruh.

“Ke depan kita ingin sampah di dalam kota DKI Jakarta ini tidak lagi kita kirimkan ke Bantargebang, tapi semua sampah bisa dikelola di dalam kota DKI Jakarta,” kata Judistira saat ditemui Wartakotalive.com di lokasi.

Menurut dia, berbagai rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi seperti waste to energy hanya akan berjalan optimal apabila masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, terutama rumah tangga.

Karena itu, Pansus mendorong agar gerakan pilah sampah yang baru dicanangkan Pemprov Jakarta tidak berhenti pada sosialisasi, melainkan dibarengi penyediaan infrastruktur pendukung di permukiman warga.

Baca juga: Ungkap Kejanggalan Kematian Balita di Karawang, Polisi Lakukan Pembongkaran Makam

“Jadi kita perlu memberikan sarana prasarananya kepada masyarakat agar masyarakat ini mau mengikuti yang sudah diarahkan oleh pemerintah. ‘Oh ya, saya taruh sampahnya di sini, saya pilah dari rumah, saya taruh di situ,’” ujarnya.

Ia menilai keberadaan drop point, tong sampah terpilah, maupun dustbin khusus harus diperbanyak di lingkungan RT dan RW agar warga memiliki akses yang mudah untuk membuang sampah sesuai kategori.

Judistira mengatakan, Pansus Pengelolaan Sampah telah mengidentifikasi keterlibatan masyarakat sebagai salah satu fokus utama pembahasan regulasi.

Dalam prosesnya, Pansus juga menggandeng pegiat lingkungan, pemerintah kota administrasi, hingga unsur masyarakat untuk menyerap masukan terkait sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Selain rumah tangga, Pansus juga akan mendorong pasar dan pusat perbelanjaan agar mampu mengelola sampahnya secara mandiri. Namun untuk sektor rumah tangga, menurut dia, dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitas tetap menjadi faktor penting agar gerakan pilah sampah bisa berjalan masif.

“Melalui kebijakan tentu kita mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup betul-betul memastikan semua RW, bahkan semua RT itu mendapatkan tong-tong sampah ataupun dustbin-dustbin seperti ini,” kata dia.