Terkait PPKM Darurat, Ketua LPEKN Minta Pemerintah Transparan dan Masyarakat Tidak Boleh Kelaparan

“Jangan buat kebijakan abu-abu seperti sekarang ini,” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah harus konsekuen juga mencukupi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari selama 17 hari paska impelementasi PPKM Darurat ini.

“Seluruh rakyat Indonesia tinggal di rumah, biar sehat dan selamat akan disediakan sembako gratis dari negara,” terangnya.

Itu baru tanggungjawab public dijamin negara dengan tegas dan jelas dengan pertanggungjawaban keuangan negara di cover oleh APBN sebagai pos Anggaran Tak Terduga (masukan dalam contingencies factor).

Baca juga: Aturan Transportasi di Jawa Bali Selama PPKM Darurat: Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin dan Tes PCR

Hal ini wajar-wajar saja sesuai dengan amanah konstitusinya dilaksanakan dengan lebih sempurna.

“Janganlah patut diduga ada upaya kebijakan PPKM Darurat mirip seperti “Lockdowan terselubung,” tuturnya.

Dia meminta pemerintah jangan menutup mata dengan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Jangan sampai ada yang terpaksa nanti ramai-ramai nekad bersama-sama menjarah Alfamart dan Indomart dengan paksa membawa sembako gratis rakyat,” tuturnya.

Saat ini jelasnya, rakyat semakin menderita sebagai dampak covid-19 ini. Bahkan rakyat tidak punya tabungan untuk sekedar bisa bertahan hidup. Celakanya lagi, rakyat tidak boleh keluar rumah paska PPKM Darurat ini.

“Bisa-bisa rakyat terancam bahaya kelaparan dan ini mengerikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sasmito juga mengeritik revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2014 yang lalu. Pasalnya, apa yang digaungkan tidak jelas tolok ukur keberhasilannya.

“Yang terjadi saat ini, mental rakyat tidak kuat menanggung beban derita kelaparan, yang miskin tambah miskin. Sementara yang kaya makin kaya,” pungkasnya.