Virus Corona

KSPI Minta Pemerintah Lanjutkan Lagi Program Bantuan Subsidi Upah Saat PPKM Darurat

Berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan kemudian kehilangan pekerjaan.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menanggapi pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali, 3-20 Juli 2021. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah memastikan PPKM darurat tidak menyebabkan buruh dirumahkan, dipotong gaji, apalagi sampai ada ledakan PHK.

“Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi, tetapi juga akibat negatifnya bisa berdampak pada ekonomi,” ulas Said Iqbal kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).

Berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan kemudian kehilangan pekerjaan.

Baca juga: ATURAN Lengkap PPKM Darurat 3-20 Juli 2021: Karyawan Sektor Non Esensial WFH 100 Persen

Akibatnya, daya beli buruh akan turun, yang berdampak pada menurunnya konsumsi.

Menurunnya konsumsi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jika ini terjadi, resesi akan semakin panjang.

“Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali."

Baca juga: Luhut Pimpin PPKM Darurat, Wasekjen Demokrat: Nothing Special, Kesah Maha, Habisin Baterai Saja

"Bagi perusahaan yang mampu, harus membayar upah secara penuh dan tidak dipotong."

"Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003,” tegasnya.

Menurutnya, bukan tidak mungkin PPKM darurat ini akan berdampak PHK besar-besar seperti kasus Giant.

Baca juga: Masjid Ditutup Sementara Selama PPKM Darurat, Waketum MUI: Bangsa Ini Bisa Dimarahi Tuhan

Terutama terhadap perusahaan retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan, tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.

Keempat, lanjut Said Iqbal, omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK di tengah pandemi yang kian meningkat.

Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja segera dicabut.

Baca juga: Minta Pemerintah Tunda Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim, Politikus PAN: Beresin Dulu Nih Covid

“Kami bersama pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan Covid-19 mendukung langkah pemerintah memberlakukan PPKB darurat, dengan mempertimbangkan efek kesehatan dan ekonomi,” bebernya.

Kata Said Iqbal, KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk menekan angka pandemi Covid-19 melalui kegiatan PPKM.

Agar, penyebaran Covid-19 tidak meluas, bertambah, dan tidak membuat angka kematian akibat Covid-19 makin meningkat.

Baca juga: DAFTAR Lengkap 26 Kapolri dari Masa ke Masa, Awalnya Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved