Virus Corona
Luhut Pimpin PPKM Darurat, Wasekjen Demokrat: Nothing Special, Kesah Maha, Habisin Baterai Saja
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai tidak ada yang spesial dari penunjukan Luhut sebagai pemegang komando.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan.
Merespons hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai tidak ada yang spesial dari penunjukan Luhut sebagai pemegang komando.
Karena faktanya, kata dia, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak menunjukkan hasil signifikan.
Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 30 Juni 2021: Suntikan Pertama 29.279.142, Dosis Kedua 13.465.499 Orang
"Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM Darurat itu nothing special."
"Pak Joko Widodo (Jokowi) pimpin langsung pun segitu-gitu aja."
"Faktanya pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan seringkali blunder," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho itu kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
Baca juga: Densus 88 Ciduk Dua Terduga Teroris di Duren Sawit, Perannya Terima Barang Titipan dari Babel
Menurut Irwan, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu nomatif saja.
Pada akhirnya, kata dia, kebijakan itu diserahkan ke pemerintah daerah (pemda), karena implementasinya menggunakan APBD.
"Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah, pertanyaannya pemerintah daerah apa memang masih ada uang?" Ucap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Baca juga: Jokowi: Jangan Hanya Bicara Kesehatan tapi Tidak Melihat Ekonomi, Dua-duanya Harus Jalan Beriringan
Irwan melihat pemerintah tidak fokus dan konsisten, persentase distribusi vaksin masih sangat rendah, begitu juga tracing dan testing yang dilakukan.
Sementara, itu semua diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"PPKM tanpa disertai upaya tracing dan testing yang masif itu kesah maha, ngabisin baterai aja. Lebih baik lockdown sekalian. Enggak boleh ragu-ragu."
Baca juga: 4 Provinsi di Jawa Ini Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Indonesia pada Gelombang Satu dan Dua
"Dengan situasi seperti ini lebih baik tegas lockdown, kemudian intensifkan realisasi pemberian vaksin dan juga massifkan tracing dan testing."
"Itu baru konkret turunkan tren Covid yang terus naik," beber anggota Komisi V DPR itu.
Jokowi Berlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021