Breaking News:

Ibu Kota Pindah

Minta Pemerintah Tunda Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim, Politikus PAN: Beresin Dulu Nih Covid

Guspardi menilai, seharusnya energi dan perhatian pemerintah harus fokus dimaksimalkan menangani persoalan pandemi Covid-19 di tanah air.

Editor: Yaspen Martinus
dpr.go.id
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus, meminta pemerintah menunda pembahasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus, meminta pemerintah menunda pembahasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal itu merespons pernyataan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, yang menyebut rencana pembangunan ibu kota negara baru menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi.

Guspardi menilai, seharusnya energi dan perhatian pemerintah harus fokus dimaksimalkan menangani persoalan pandemi Covid-19 di tanah air yang kian melonjak.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Melesat Jadi 60, Jateng, Jabar, dan Jakarta Membara

"Konsentrasi dan perhatian pemerintah tidak boleh pecah dengan agenda lain."

"Karena pemerinta harus berkonsentrasi penuh dalam penanganan serius, dengan situasi makin mengganasnya kasus Covid-19 di tanah air," kata Guspardi kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).

Guspardi mengatakan, lonjakan kasus baru Covid-19 makin menggila, dan ditemukan jenis varian baru di mana memiliki mutasi dan efek penularan jauh lebih cepat.

Baca juga: Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara, ICW Tuding KPK Firli Bahuri Enggan Tindak Keras Politisi

"Beresin dulu nih Covid."

"Kalau sudah beres Covid, diharapkan ekonomi kita akan bisa pulih dengan catatan penanganan Covid-19 ditangani dengan tepat."

"Lagi pula payung hukumnya juga belum ada."

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Menyusut Jadi 17, Sumatera Utara Tetap Mendominasi

"Karena pembahasan RUU IKN, meski sudah masuk dalam Prolegnas 2021, tapi belum diketok palu oleh DPR, di mana masih terjadi pro kontra."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved