Airlangga Hartarto: Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Turun Jadi 19,10 Juta Orang

Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja.

Baca juga: 279 Juta Data Penduduk Bocor di Internet, Hari Ini Bareskrim Klarifikasi Dirut BPJS Kesehatan

Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja, dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.

Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).

Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen).

Baca juga: Pakai TNKB Khusus, Anggota DPR: Anggaran Kami Tanggung Sendiri, Tidak Pakai Uang Negara

Sementara, tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.

Menaker Ida berujar, pihaknya di Kemnaker telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi balai latihan kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan.

Dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024, yaitu yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja.

Baca juga: SnackVideo Bikin Obsesi Ibu Muda Ini Jadi Penyanyi Terkenal Jadi Nyata

Dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK.

"Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun."

Baca juga: Ada 54 Kasus Varian Baru Covid-19, 35 Didapat dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri, 16 Transmisi Lokal

"Yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kebijakan kedua, lanjutnya, adalah link and match ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam bisnis proses yang utuh dan efektif, untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

“Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi)," tuturnya.

Baca juga: BKN Ungkap Ada 97.000 Data ASN Misterius, Gaji dan Pensiun Dibayar tapi Orangnya Tidak Ada

Untuk mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, dan Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).