Berita Nasional

Kemenkeu Umumkan APBN Mei 2021 Defisit Rp 219,3 Triliun, Buat Bayar Utang Rp 330,1 triliun

Adapun secara keseluruhan realisasi pembiayaan APBN sudah 30,7 persen mencapai Rp 309,3 triliun dari target Rp 1.006,4 triliun. 

Editor: Feryanto Hadi
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/pri
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 219,3 triliun hingga Mei 2021. 

Sementara itu, posisi pembiayaan utang naik 8,9 persen menjadi sebesar Rp 330,1 triliun atau 28 persen dari pagu Rp 1.177,4 triliun. 

Adapun secara keseluruhan realisasi pembiayaan APBN sudah 30,7 persen mencapai Rp 309,3 triliun dari target Rp 1.006,4 triliun. 

"Realisasi belanja negara sebesar Rp 945,7 triliun hingga Mei 2021 atau 34,4 persen dari pagu Rp 2.750 triliun," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN Kita, Senin (21/6/2021). 

Baca juga: Sri Mulyani Perpanjang Diskon Pajak Mobil dan Properti hingga Akhir Tahun

Baca juga: Mengapa Masyarakat Mudah Terjebak Aplikasi Pinjol Ilegal, Begini Penjelasan Kominfo

Dia menjelaskan, angka tersebut meningkat 12,1 persen dibanding realisasi belanja negara di periode sama tahun sebelumnya. 

"Belanja negara yang tetap kuat dari seluruh pagu Rp 2.750 triliun. Kemudian, telah direalisasikan 34,4 persen yang artinya 12 persen lebih tinggi dibandingkan belanja sampai dengan Mei tahun 2020," kata Suahasil. 

Selanjutnya, realisasi investasi juga meningkat 276 persen menjadi Rp 22,6 triliun atau 11,2 persen dari pagu Rp 187,1 triliun. 

Dari sisi pendapatan, perpajakan sudah membaik dari target Rp 1229,6 triliun, realisasinya sudah Rp 459,6 triliun atau 37,4 persen dari target. 

Baca juga: Tak Bisa Bayar Utang, Garuda Indonesia Didepak Sementara dari Bursa Saham

Baca juga: CAIR! Bank Dunia Kabulkan Pengajuan Utang Baru dari Presiden Jokowi Sebesar Rp13 Triliun

Lalu, kata Suahasil, untuk penerimaan bea cukai dari pagu Rp 215 triliun targetnya telah terealisasikan Rp 99,3 triliun atau berarti 46,2 persen dari target. 

"Untuk bea cukai, peningkatan ini adalah 21,6 persen dari tahun lalu. Bersamaan dengan itu, PNBP juga dari target Rp 299,1 triliun sudah terealisasikan Rp 167,6 triliun atau 56,2 persen dari target  ini adalah peningkatan 22,4 persen dari apa yang terjadi di tahun lalu 2020," pungkasnya.

Utang luar negeri terus meningkat

Seperti diketahui, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat.

Per akhir April 2021, Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN sebesar US$ 418,0 miliar, lebih tinggi dari posisi utang per akhir Maret 2021 yang sebesar US$ 415,6 miliar. 

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, pertumbuhan ULN periode tersebut sebesar 4,8% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2% yoy. 

“Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan posisi ULN Pemerintah dan ULN Swasta,” ujar Erwin dalam laporannya, dikutip dari Kontan.id

Baca juga: Pemerintah Berencana Pajaki Sembako, Mardani: Langkah Panik Akibat Utang Menggunung

Baca juga: TRAGIS! Guru Honorer Terlilit Utang Pinjol Rp206 Juta,Berawal Pinjam Rp3,7 Juta untuk Beli Susu Anak

Secara rinci, ULN Pemerintah di bulan April 2021 tercatat sebesar US$ 206,0 miliar atau lebih tinggi dari US$ 203,4 miliar pada bulan sebelumnya.
Namun, bila menilik pertumbuhannya yang sebesar 8,6% yoy, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2021 sebesar 12,6% yoy.

ULN Pemerintah tumbuh pada bulan April 2021 seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, diantaranya program inklusi keuangan. 

Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. 

Baca juga: Andi Arief Dalam Masalah Serius, Baru Dilaporkan Sehari, Polisi Langsung Dalami Laporan Kader PSI

Erwin mengatakan, ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam hal ini, antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan pangsa 17,7% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,1%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor konstruksi 15,3%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,8%. 

ULN swasta pada April 2021 tercatat sebesar US$ 209,0 miliar, atau turun tipis dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$ 209,4 miliar.

Ini didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78,4% terhadap total ULN swasta. 

Baca juga: Sang Ibu Kisahkan Markis Kido Tetap Semangat Jalani Hidup meski Sudah Idap Hipertensi Sejak Remaja

Baca juga: Sri Mulyani Bicara Kesetaraan Perpajakan, Kebutuhan Pria dan Wanita Beda

Secara pertumbuhan, ULN swasta tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pertumbuhan ULN swasta April 2021 tercatat 1,2% yoy melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,6% yoy.

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi semakin dalam sebesar 8,8% yoy dari kontraksi 6,6% yoy pada bulan sebelumnya. 

Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,3% yoy dari 5,3% yoy pada bulan sebelumnya. 

Baca juga: KABAR BAIK, Ekspor Industri Mainan Anak Tembus 343 Juta Dolar AS di Tengah Pandemi

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 77,2% dari total ULN swasta.

Yanuar Riezqi Yovanda

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved