Hukuman Jaksa Pinangki Berkurang 6 Tahun di Tingkat Banding, ICW: Benar-benar Keterlaluan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memangkas hukuman Pinangki Sirna Malasari, merupakan putusan yang keterlaluan.

ICW menilai mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu terbukti menerima suap, mencuci uang, dan bermufakat jahat.

Hal itu terkait skandal terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra, dan seharusnya dihukum maksimal atau 20 tahun pidana penjara.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Tempat Tidur di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Ditambah 12.116 Unit

Namun, alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal, PT DKI justru memotong hukuman Pinangki dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama, menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

"ICW menilai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah benar-benar keterlaluan."

"Betapa tidak? Pinangki semestinya dihukum lebih berat (20 tahun atau seumur hidup), bukan justru dipangkas dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangan tertulis, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Rizieq Shihab Seret Nama Ahok Hingga Diaz Hendropriyono, JPU: Jangan Koar-koar Tanpa Dalil Kuat

Kurnia mengingatkan, saat menerima suap sebesar 450 ribu dolar AS, mencuci uang suap yang diterima, serta bermufakat jahat mengurus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tak dieksekusi, Pinangki berstatus penegak hukum.

Status Pinangki sebagai penegak hukum tersebut, kata Kurnia, sudah sepatutnya menjadi alasan utama pemberat hukuman.

"Selain itu, Pinangki melakukan tiga kejahatan sekaligus, yakni korupsi suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat."

Baca juga: KPK Masih Koordinasi dengan BKN Saat Diminta Hasil TWK, Pegawai: Lalu yang di Lemari Besi Itu Apa?

"Dengan kombinasi ini saja publik sudah bisa mengatakan bahwa putusan banding Pinangki telah merusak akal sehat publik," tegasnya.

Kurnia menyatakan, putusan PT DKI Jakarta yang memangkas hukuman Pinangki ini semakin memperlihatkan secara jelas lembaga kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

Hal tersebut, kata Kurnia, sudah tampak jelas dalam tren pemantauan persidangan yang dilakukan ICW.

Baca juga: Terlalu Lama Pakai Warisan Belanda, Mahfud MD Dorong RKUHP Segera Disahkan

"Rata-rata hukuman koruptor sepanjang tahun 2020 hanya 3 tahun 1 bulan penjara."

"Dengan kondisi ini, maka semestinya para koruptor layak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung," ucapnya.

Atas putusan PT DKI tersebut, ICW mendorong Kejaksaan Agung mengajukan kasasi.

Baca juga: Bulan Ini Sudah 3 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meninggal, Tempat Tidur Terisi 80,68 Persen