Breaking News:

Warta Ekonomi

Yustinus Prastowo: Kenaikan PPN dan Tax Amnesty Cuma Enak untuk Digosipkan

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya belum mau berikan penjelasan terlalu serius terkait dua hal tersebut.

Penulis: | Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Yustinus Prastowo, staff khusus menteri keuangan 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, belum mau terlalu jauh membahas wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tax amnesty jilid II.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya belum mau berikan penjelasan terlalu serius terkait dua hal tersebut.

"Itu menantang kita, tapi soal PPN naik, soal tax amnesty, itu lebih enak digosipkan daripada dipaparkan secara serius," ujarnya dalam webinar, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Staf Khusus Sri Mulyani Bilang Kenaikan PPN Kelas Atas Berlaku 1 atau 2 Tahun Lagi

Mengalihkan diskusi terkait 2 hal itu, Yustinus menjelaskan, dampak Covid-19  luar biasa karena pemerintah tidak pernah berpikir akan selama ini di awal pandemi terjadi.

"Dulu kita optimistis 6 bulan, paling lama 1 tahun selesai. Ternyata, ini sudah 1,5 tahun meski ada tanda-tanda pemulihan ekonomi," katanya.

Di tahap awal, dia menambahkan, pemerintah sudah lakukan manajemen krisis, termasuk kedaruratan serta fase kedua yakni rescuing dan pre-opening ekonomi.

Baca juga: Ekonom INDEF Sarankan Sri Mulyani Kejar Pajak Tinggi ke Orang Kaya ketimbang Naikkan PPN

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Sibuk Cari Utang Luar Negeri untuk Menutup Defisit APBN saat Rapat dengan DPR

"Kita ini struggle di sini cukup lama, bagaimana rescuing dan reopening. Selanjutnya, masuk fase pemulihan yang sekarang kita rasakan, baru new normal," pungkas Yustinus.

Masih dalam pembahasan

Sementara itu, terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, terkait dengan wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih dalam pembahasan. 

Sebab, hal tersebut menjadi bagian dalam RUU perubahan ke-5 atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Tatacara Perpajakan Secara Global. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved