Staf Khusus Sri Mulyani Bilang Kenaikan PPN 'Kelas Atas' Berlaku 1 atau 2 Tahun Lagi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -Kementerian Keuangan memberikan perkembangan informasi terkait wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang-barang 'kelas atas'. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, secara keseluruhan sebenarnya wacananya adalah bukan kenaikan tarif PPN keseluruhan. 

"Tetapi, mumpung sedang pandemi Covid-19, tidak bisa mendorong atau mengejar penerimaan pajak karena tidak bijak, justru malah stimulus yang diberikan, maka kita buatkan payung kebijakan. Mungkin penerapannya bisa satu atau dua tahun lagi, tapi kita siapkan sekarang mumpung kita punya kesempatan," ujarnya dalam webinar, Kamis (3/6/2021). 

Yustinus menjelaskan, hal tersebut yang sekarang dirancang yakni untuk PPN isinya bukan soal naik atau tidak, tapi ingin mengurangi distorsi. 

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Kenaikan PPN dan Tax Amnesty Jilid II Masih dalam Pembahasan

Baca juga: Merasa Nama Baiknya Dicemarkan, Roy Suryo Akan Polisikan Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray

"Kita ingin memberikan fasilitas yang tepat. Sasaran kita ingin memberikan dukungan bagi akses publik terhadap barang-barang yang dibutuhkan," katanya. 

Selama ini, lanjut dia, barang-barang yang dibutuhkan itu mungkin dikenai pajak 10 persen, sehingga nanti bisa dikurangi jadi 7 persen atau 5 persen. 

"Sebaliknya barang-barang yang tidak dibutuhkan masyarakat banyak, tapi dikonsumsi oleh kelompok atas yang mungkin sifatnya terbatas itu bisa dikenai pajak lebih tinggi. Itu yang sekarang sedang dirancang, sehingga isunya lebih pada bagaimana sistem PPN kita lebih efektif dan juga kompetitif," pungkas Yustinus.

Ekonom sarankan Sri Mulyani kejar pajak orang kaya

Sementara itu, sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyatakan, Indonesia bisa meniru Amerika Serikat (AS) dari sisi mendorong penerimaan negara lewat perpajakan. 

Bhima menilai kebijakan yang dapat dicontoh adalah berkaitan dengan pemajakan aset orang kaya secara lebih tinggi ketimbang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 15 persen. 

"AS sebagai negara kapitalis liberal di era (Presiden) Joe Biden menargetkan pajak orang kaya lebih tinggi," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribun Network Senin (17/5/2021). 

Baca juga: Gojek dan Tokopedia Resmi Bentuk GoTo, Bisnis Kirim Barang, Makanan, Transportasi hingga Keuangan

Baca juga: Datangi Kedubes Palestina, Oki Setiana Dewi Kutuk Kekejaman Zionis Israel: Hentikan Penjajahan

Jadi, menurutnya arah kebijakan perpajakan global adalah menurunkan ketimpangan sekaligus meningkatkan rasio pajak. 

Sementara dalam konteks Indonesia selama ini kontribusi pajak orang kaya di masih rendah, sehingga tidak berdampak signifikan ke penerimaan negara. 

Ia pun menyarankan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk mendorong penarikan pajak terhadap orang kaya.

Baca juga: Istana Angkat Bicara Terkait Kabar Jokowi Beda Pendapat dengan Sri Mulyani Masalah THR PNS 2021

Bhima menjelaskan, berdasarkan data Forbes yang merilis 50 orang paling kaya di Indonesia tahun 2019, total kekayaan diestimasi mencapai Rp 1.884,4 triliun.