Breaking News:

Menko Airlangga Sebut Kenaikan PPN dan Tax Amnesty Jilid II Masih dalam Pembahasan

Pembahasan terkait wacana kenaikan PPN dan Tax Amnesty Jilid II akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Editor: Ichwan Chasani
Wartakotalive.com/Desy Selviany
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam diskusi CEO After Lunch Discussion yang diselenggarakan Harian Kompas secara daring Selasa (19/1/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, terkait dengan wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih dalam pembahasan. 

Sebab, hal tersebut menjadi bagian dalam RUU perubahan ke-5 atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Tatacara Perpajakan Secara Global. 

"Apa yang akan diatur di dalam Undang-undang tersebut itu memang di dalamnya ada Undang-undang pajak penghasilan. Termasuk, terkait dengan tarif PPH orang per orang dan pribadi," ujar Menko Airlangga Hartarto saat acara halal bihalal secara virtual, Rabu (19/5/2021). 

Kemudian, ada pembahasan terkait pengurangan tarif PPH untuk badan, PPN barang jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. 

"Lalu, terkait dengan Undang-undang Cukai dan juga di dalamnya ada terkait dengan carbon tax ataupun pajak karbon. Selain itu, di dalamnya juga ada yang terkait dengan pengampunan pajak (tax amnesty jilid II)," kata Airlangga, dikutip dari Tribunnews. 

Menko Airlangga menambahkan, pembahasan terkait semua wacana di atas akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Jadi, ada beberapa hal yang akan di bahas. Tentu ini hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR," pungkasnya. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved