Berita Nasional
Begini Nasib 75 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi PR bersama.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, KUNINGAN -- Di tengah berbagai kontroversi pro dan kontra, ke-1.271 pegawai KPK non-ASN tetap dilantik menjadi ASN, Selasa (1/6/2021).
Memang ada kabar 700 pegawai meminta pelantikan ditunda, namun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan, pelantikan pegawai KPK non-ASN tetap dilantik.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut nasib 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
"Saya ingin sampaikan, kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai yang hadir di pertemuan kami. Pimpinan KPK sudah memperjuangkan kawan-kawan kami," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Firli tidak ingin mengulang hari ini, apa yang harus dikerjakan dan perwakilan juga mendengarkan.
Baca juga: KPK Makin Runyam, 700 Pegawai Tak Mau Ikut Pelantikan Jadi ASN, Performa KPK Terancam Anjlok
Baca juga: Dipecat KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju Kemungkinan Tetap Bekerja di Polri
Firli mengatakan, hari ini (Selasa) pihaknya menyelesaikan sebanyak 1.271 pegawai. Bagaimana yang 75 pegawai?
"Tentu menjadi PR kami bersama," kata Firli.
Diketahui bahwa hasil rapat koordinasi (rakor) pada hari Selasa (25/5), dari 75 pegawai KPK, sebanyak 24 orang di antaranya masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, 51 pegawai lainnya tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan dan tidak dapat bergabung kembali ke KPK.
Baca juga: DAFTAR Lengkap 75 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, 1.271 Orang Dilantik Jadi ASN
"Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan itu kami perlu kerja sama pihak lain karena memang kami tidak bisa lakukan kerja sendiri," ucap Firli.
KPK, lanjut dia, secara informal telah membahas dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) soal pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan tersebut.
"Untuk diklat, kami bekerja sama, nanti Pak Sekjen (KPK) yang akan menindaklanjuti," kata Firli.
Akan tetapi, lanjut dia, secara informal pihaknya sudah membahas dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Baca juga: Dipanggil KPK Asperkeu Sekda DKI Tidak Hadir, Begini Klarifikasi Pemprov DKI Jakarta
"Nanti 24 (pegawai) kami ajak bicara karena tentu untuk mengikuti pendidikan tentu kami ajak bicara, bersedia mengikuti atau tidak semuanya. Akan tetapi, yang jelas kami (pimpinan KPK), Bapak Sekjen, dan segenap kami yang di sini adalah merupakan satu kesatuan, yang kami lakukan untuk mencari solusi terbaik," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Firli juga menanggapi mengenai adanya kabar 700 pegawai yang memenuhi syarat namun meminta penundaan pelantikan menjadi ASN.
