Breaking News:

Kriminalitas

Polisi Dorong Homoglasi Kasus Indosurya, Ahli Hukum : PKPU Tak Menghapus Pidana

Polisi Dorong Homoglasi Kasus Penipuan KSP Indosurya, Ahli Hukum : PKPU Tak Menghapus Pidana. Polisi Diminta Segera Rampungkan Perkara

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Hendra Onggowijaya bersama Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pendekatan homoglasi yang diterapkan pihak Kepolisian dalam penyelesaian kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya disoroti Ahli Hukum dari ONGGO & Partners, Dr Hendra Onggowijaya, SH, MH.

Dirinya menyampaikan perdamaian Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam restoratif justice pada hukum pidana.

Perdamaian PKPU dalam hukum kepailitan dan perdamaian dalam restoratif justice disampaikannya bukan merupakan alasan pembenar dan pemaaf hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP.

Selanjutnya, perdamaian PKPU dalam hukum kepailitan sejatinya adalah restrukturisasi utang penjadwalan kembali utang yang telah jatuh tempo.

Sehingga perdamaian dalam PKPU itu ditegaskannya hanya sebatas janji dan bukan pemenuhan pengembalian kerugian.

Hal tersebut berbeda dengan restoratif justice dimana pemulihan hak-hak korban sepenuhnya dipulihkan dan laporan polisi dicabut.

"Mabes polri jangan terjebak pada pendapat pendapat keliru yang seolah olah harus berhati-hati karena ada tersangka yang mengajukan bukti baru adanya putusan PKPU," ungkapnya dalam siaran tertulis pada Selasa (1/6/2021).

"Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah janji janji putusan PKPU tersebut tidak dipenuhi sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak Indosurya," jelasnya.

Baca juga: Tabrak Aturan, IMB Gedung Lima Lantai Bakal Hotel di Fatmawati Dipastikan Tak Akan Terbit

Baca juga: Gedung Sudah Menjulang Tinggi, Kepala UPPTSP Jaksel Ungkap Bakal Hotel di Fatmawati Tak Miliki IMB

Baca juga: Proses Perizinan Mandek, Gedung Bakal Hotel di Fatmawati Sudah Menjulang Tinggi 

Selain itu, dirinya menegaskan terdapat perbedaan mendasar antara putusan PKPU dengan perbuatan pidana yang diduga telah dilakukan oleh para tersangka.

Antara lain dalam Putusan PKPU itu hanya menyatakan adanya janji untuk pembayaran utang yang dijadwalkan kembali sesuai putusan PKPU, tetapi perbuatan tindak pidana itu sendiri diduga telah terjadi.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved