Merasa Identik, PAN Senang Jika Diajak Koalisi oleh PDIP

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya kian mudah berkoalisi dengan PAN, usai Amien Rais tak lagi berada di tubuh partai pimpinan Zulkifli Hasan itu.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN dan PDIP itu identik.

Keduanya sama-sama memiliki ideologi politik yang beririsan.

Baca juga: KISAH PAN Gagal Dukung Jokowi-Maruf Amin karena Amien Rais Gunakan Hak Veto

"PAN dengan PDIP itu memiliki ideologi politik yang beririsan, yaitu paham kebangsaan, karena PAN berideologi nasionalisme relijius," kata Viva Yoga kepada Tribunnews, Sabtu (29/5/2021).

"Komitmen kerakyatan dan kebangsaan antara PAN dan PDIP adalah identik."

"Yaitu bertujuan agar perjuangan politik kita dapat mewujudkan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila," sambungnya.

Baca juga: Mikro Lockdown di Cilangkap Diperpanjang Atau Tidak Tunggu Hasil Evaluasi, 7 Warga Sudah Sembuh

Namun, ia menyatakan kemungkinan koalisi bersama PDIP di Pilpres 2024, belum dirasa urgen untuk dikonsolidasikan.

Mengingat, pelaksanaan pesta demokrasi itu masih cukup lama.

Keputusan mengenai koalisi, lanjut Viva Yoga, akan diputuskan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di forum Rakernas PAN pada 2023 mendatang.

Baca juga: Pulang Mudik, 4 Warga Grogol Petamburan Reaktif Covid-19

"Soal Pilpres 2024, PAN menganggap hal itu belum urgen untuk dikonsolidasikan, karena masih berlangsung nanti. Masih lama."

"Untuk pilpres 2024 secara resmi akan diputuskan oleh Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan di forum Rakernas PAN tahun 2023," ungkapnya.

PAN akan senang jika bisa berkoalisi dengan PDIP, baik sekarang maupun di masa mendatang.

Baca juga: Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Datang ke Kantor Cuma Cek Email, Merasa Makan Gaji Buta

"PAN akan senang jika terus dapat bekerja sama dengan PDIP, sekarang dan ke depan," cetus Viva Yoga.

Saat ini, kata dia, seluruh partai politik masih saling melirik, berbincang, dan mendiskusikan serta mengeksplorasi gagasan dari partai lainnya.

Sebab tak dipungkiri, tak ada satu pun parpol yang bisa sendirian memenuhi persyaratan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengusung paslon sebesar 20 persen suara sah nasional.

Baca juga: Ini Dampak Negatif Labelisasi Teroris Terhadap KKB Papua Menurut Kabaintelkam Polri