Dugaan Korupsi Pengadaan QCC

Gugatan Praperadilan RJ Lino Ditolak Hakim PN Jaksel, Kuasa Hukum Kecewa tapi Menghormati

Putusan tersebut dibacakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Morgan Simanjutak menolak gugatan praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino, Selasa (25/5/2021). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Morgan Simanjutak menolak gugatan praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino.

Putusan tersebut dibacakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan," kata hakim tunggal Morgan Simanjuntak di ruang utama PN Jaksel.

Baca juga: Divonis 18 Tahun Penjara dan Bayar Kerugian Negara Rp 185 M, Maria Pauline Lumowa Masih Pikir-pikir

Morgan menilai proses penyidikan kasus yang menjerat RJ Lino, sah.

Lino berstatus tersangka sejak 2015, dalam dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Morgan mengatakan, penyidikan yang dilakukan KPK sesuai prosedur.

Baca juga: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah: Jumlah Pengangguran Indonesia Berkurang 950 Ribu Orang

"Maka pengadilan berpendapat, penyidikan perkara ini hingga dilakukan penahanan terhadap termohon adalah sah."

"Maka permohonan praperadilan harus diputus pada Selasa 25 Mei 2021," ucap Morgan.

Dalam pembacaan putusan praperadilan itu, RJ Lino tidak hadir. Dia hanya diwakili sejumlah kuasa hukumnya.

Baca juga: Hari Ini KPK Bahas Nasib 75 Pegawai, Novel Baswedan: Masalahnya di Firli Bahuri, Bukan Lembaga Lain

Sementara, KPK selaku termohon juga hanya diwakili oleh dua kuasa hukum.

Menyikapi putusan ini, Agus Dwiwarsono selaku kuasa hukum RJ Lino, mengaku kecewa.

Dia menilai hakim tidak mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas penghormatan terhadap HAM, yang seharusnya dipedomani oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang KPK.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Mudik Lebaran Sudah Terlihat, Bisa Terus Meningkat Sampai Medio Juni

"Tapi kami menghormati sebagai sebuah putusan," kata Agus usai sidang, Selasa (25/5/2021).

Agus melanjutkan, dalam putusan ini juga tidak disinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2019.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved