97 Ribu ASN Fiktif Digaji dan Dapat Pensiun Sejak 2014, DPR Minta Pemerintah Usut Aliran Dananya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad prihatin atas kejadian hampir 97 ribu aparatur sipil negara (ASN) fiktif mendapatkan gaji hingga iuran pensiun sejak 2014.

Dasco menilai pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus tersebut, agar ke depannya hal itu tidak terulang kembali.

"Ya justru itu karena ini mestinya banyak pihak yang mesti mengklarifikasi, menurut saya perlu dibentuk tim khusus," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Pemerintah Minta Masyarakat Sabar dan Tunggu Giliran Divaksin, Jangan Beli Vaksin Covid-19 Ilegal

Ketua Harian DPP Gerindra itu menduga ada kesalahan administrasi dalam hal tersebut.

Sehingga, perlu pembenahan menyeluruh dan perlu diselidiki secara tuntas ke mana aliran dana yang digunakan untuk pembayaran para ASN fiktif tersebut.

"Hal ini mungkin administrasinya perlu dibenahi, dan juga perlu dicek secara tuntas larinya uang pembayaran negara tersebut kepada siapa," tutur Dasco.

Baca juga: 279 Juta Data Penduduk Bocor di Internet, Hari Ini Bareskrim Klarifikasi Dirut BPJS Kesehatan

Menurut Dasco, peristiwa ini sudah tidak dapat dimaklumi, mengingat jumlah ASN fiktif yang masih mendapatkan gaji hampir 100 ribu orang.

"Karena kalau keliru sampai 10 sampai 15 orang kita masih bisa maklum, tapi kalau sampai hampir 100 ribu bahkan lebih, ini perlu diusut secara tuntas," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan aparatur sipil negara (ASN/PNS) memperbarui data.

Baca juga: Pakai TNKB Khusus, Anggota DPR: Anggaran Kami Tanggung Sendiri, Tidak Pakai Uang Negara

Sebab, Bima menyebut selama ini ada kumpulan data ASN yang palsu.

Bahkan, Bima menyebut ada sebanyak kurang lebih 100 ribuan data PNS yang disinyalir misterius.

Baca juga: Dua Pimpinan KPK Disebut Berpihak kepada 75 Pegawai Tak Lolos TWK, 2 Ngotot, 1 Menghilang

Sehingga, hal tersebut membuat pemerintah hanya membayar gaji kepada data misterius tersebut.

Namun, setelah ditelusuri, tidak ada orangnya.

"Pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri."

Baca juga: 279 Juta Data Penduduk Bocor di Internet, Bareskrim Segera Panggil Dirut BPJS Kesehatan