Besok Putusan Sidang Praperadilan, RJ Lino Pede Menang Lawan KPK

Sebab, penyidikan RJ Lino disebut melebihi jangka waktu dua tahun.

Komisi antikorupsi dinilai tidak bisa melanjutkan perkara yang menjerat RJ Lino karena sudah kedaluwarsa.

Kubu Lino menilai batas waktu penanganan perkara yang bisa ditangani KPK hanya dua tahun.

Baca juga: BKN Ungkap Ada 97.000 Data ASN Misterius, Gaji dan Pensiun Dibayar tapi Orangnya Tidak Ada

Ia berpedoman pada pasal 40 ayat 1 juncto Pasal 70 C Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dalam dugaan itu.

Beleid itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dibacakan pada 4 Mei 2021.

MK menegaskan, waktu tenggat penahanan perkara dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hanya dua tahun.

Sedangkan kasus RJ Lino lima tahun mangkrak di KPK.

Konstruksi Perkara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino atau RJ Lino, Jumat (26/3/2021).

Ia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II Tahun 2010 sejak Desember 2015.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kembali membeberkan konstruksi perkara yang menjerat RJ Lino.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Akhirnya Tahan Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino Setelah 6 Tahun Jadi Tersangka

Pada 2009, PT Pelindo II melakukan pelelangan pengadaan 3 unit QCC dengan spesifikasi single lift untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak, yang dinyatakan gagal.

Sehingga, dilakukan penunjukan langsung kepada PT Barata Indonesia (BI).

"Namun penunjukan langsung tersebut juga batal, karena tidak adanya kesepakatan harga."

Baca juga: Akhirnya Ditahan KPK, RJ Lino: Saya Senang Sekali Setelah Lima Tahun Menunggu

"Dan spesifikasi barang tetap mengacu kepada standar Eropa," jelas Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).