Ngabalin Sebut Busyro Muqoddas Ber-otak Sungsang, Ketua Muhammadiyah: Merusak Citra Jokowi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan Busyro Muqoddas berotak sungsang.

Busyro adalah Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM yang pernah menjadi mantan Ketua KPK.

Hal itu menanggapi ucapan Busro yang mengecam upaya pelemahan KPK.

Pernyataan Busro itu ia sampaikan menanaggapi penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan.

Baca juga: Slank Dicaci Warganet, Dituding Bungkam saat KPK Dilemahkan Hanya karena Dukung Jokowi

Diketahui sebagian dari 75 orang itu dikenal sebagai sosok-sosok yang berintegritas dan berdedikasi pada pemberantasan korupsi seperti penyidik senior Novel Baswedan dan penerima tanda kehoramtan Satyalancana Wira Karya, Sujanarko.

Busyro mengatakan KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim Surat Presiden ke DPR RI untuk merevisi UU KPK.

Setelah itu, sejumlah peristiwa memperlemah KPK secara perlahan.

Ngabalin pun tak terima dengan pernyataan Busro tersebut.

Baca juga: Novel Baswedan Akan Lawan Penonaktifan Dirinya, Ferdinand: Jangan Merasa Berintegritas

Melalui akun Twitternya, Ngabalin mengeluarkan 'umpatan' kepada Busro.

"Otak-otak sungsang yang gini merugikan persyarikatan. Muhammadiyah sebaga organisasi dakwah dan pendidikan ummat yang kuat dan berwibawa tercemar oleh manusia prejudice seperti ini," tulis Ngabalin.

Ngabalin menganggap, Busro tidak cocok menjadi pimpinan di Muhammadiyah

Baca juga: Febri Diansyah: Innnaliliahi, Keinginan Menyingkirkan 75 Pegawai KPK Terbukti

"Cocoknya mas busro di LSM anti korupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas memberikan respon keras atas pernyataan Ngabalin tersebut.

Menurut Anwar, Ngabalin telah merusak citra Presiden Jokowi dengan melayangkan umpatan itu kepada salah satu petinggi Muhammadiyah.

Pasalnya, saat ini Ngabalin menempati jabatan strategis di lingkungan Istana,

"Menurut saya, Ngabalin lebih banyak merusak citra Jokowi daripada memperbaiki citra Jokowi. Lebih banyak masfadah (kerusakan). Jokowi menjadi terkesan antikritik, padahal Jokowi menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik," kata Anwar Abbas.

Baca juga: Resmi Dinonaktifkan Oleh Pimpinan KPK, Novel Baswedan Dkk Tak Akan Tinggal Diam, Siap Melawan

Anwar menyarankan Jokowi mencari orang yang lebih tenang ketimbang Ngabalin, orang dengan pilihan diksi yang baik, sehingga Jokowi tidak dirugikan.

Anwar Abbas sendiri mengaku pernah pula dinilai Ngabalin dengan diksi yang sama dengan yang dipakai Ngabalin utnuk menilai Busyro.

"Saya juga pernah dikatakan Ngabalin sebagai Pak Tua yang pikirannya sungsang. Kalau saya sih nggak marah. Pak Busryo saya rasa juga nggak marah. Bagi Muhammadiyah, yang penting negara ini berjalan dengan baik," kata Anwar.

Novel Baswedan akan melawan

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama 74 pegawai lainnya akan melawan Surat Keputusan (SK) yang menyebut mereka dinonaktifkan dari KPK.

"Yang jelas gini, kami melihat ini bukan proses yang wajar, ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya!" kata Novel lewat pesan singkat, Selasa (11/5/2021).

Nantinya akan ada tim kuasa hukum yang disiapkan untuk melawan SK tersebut. 

Baca juga: Jawab Soal Tes Wawasan Kebangsaan, Novel Baswedan Bilang Merasa Dirugikan UU KPK

Baca juga: Isu 75 Pegawai Termasuk Novel Baswedan Tidak Lolos Seleksi TWS, Ini Penjelasan Ketua KPK

"Nanti ada tim kuasa hukum dari Koalisi Sipil (Koalisi Masyarakat Sipil) yang ingin melihat itu, karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab," kata Novel.

Diketahui nama Novel masuk dalam daftar 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi acuan peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Tes tersebut sempat mendapat sejumlah penolakan dari sejumlah kalangan, lantaran isinya menanyakan sejumlah pertanyaan yang tidak substansial terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Baca juga: Tadinya Sehat dan Bugar, Trio Fauqi Meninggal Sehari setelah Menerima Vaksin AstraZeneca

"Maka sikap kami jelas: kami akan melawan!" Novel menegaskan.

Seperti diketahui, penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tertuang dalam surat yang diterima pada Selasa (11/5/2021). 

Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. 

Baca juga: AHOK Trending, Sebagian Ahokers Kaitkan Kematian Ustaz Tengku Zul dengan Sumpah Ahok di Pengadilan

Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono membenarkan sejumlah nama pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.

Ia membenarkan bahwa salah satu dari 75 nama pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN itu adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Iya, termasuk (Novel Baswedan), kurang lebih begitu," kata Giri, saat menjawab soal nasib Novel dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/5/2021).

Sebagian besar yang tidak memenuhi syarat itu, Giri melanjutkan, satu orang pejabat eselon I yakni Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto; lalu tiga pejabat eselon II yakni dirinya yang merupakan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Kepala Biro SDM Chandra Reksodiprodjo, dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi Sujanarko.

Kemudian, untuk eselon III, yakni Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Kabag SDM Nanang Priyono, dan beberapa nama lainnya.

Baca juga: Menanti Janji Erdogan Rebut Al Aqsa dari Kekuasaan Israel

Baca juga: Ferdinand Kecam Pihak-pihak yang Tebar Narasi Tengku Zul Meninggal karena Dibunuh

"Sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas penyelidikan juga merupakan bagian dari 75 itu tadi," kata Giri.

Selain itu, nama-nama seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai KPK, lanjut dia, juga termasuk dalam 75 nama yang tidak lolos TWK tersebut.

"Pegawai tetap yang dites, sementara pegawai yang diperbantukan dari kepolisian dan pegawai negeri yang diperbantukan dari kementerian lain tidak dites. Jadi, pegawai tetap, misalnya polisi yang mengundurkan diri dan memutuskan menjadi pegawai KPK dites kembali," ujar Giri.