Tjahjo Kumolo: KemenPANRB Tak Dilibatkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dasar tes pegawai KPK adalah peraturan komisioner KPK, KemenPANRB tidak ikut dalam proses tes wawasan kebangsaan tersebut," kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Kamis (6/5/2021).

Menurut Tjahjo, tidak lulusnya 75 pegawai KPK merupakan masalah internal rumah tangga KPK.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Penuhi Syarat Jadi ASN, Ini Perintah MK Soal Nasib Mereka

Keputusan asesmen tersebut merupakan hasil dari tim wawancara tes yang hasilnya diserahkan kepada pimpinan KPK.

Tim wawancara tes dibentuk BKN sepengetahuan pimpinan KPK.

"Ya sudah selesai, kok dikembalikan ke PAN-RB, dasar hukumnya apa? Ini kan intern rumah tangga KPK," ujarnya.

Baca juga: Biasanya Cuma Logo, Kini Ada Bendera Merah Putih dan Foto Jokowi-Maruf Amin di Ruang Konpers KPK

Tes wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.300 lebih pegawai KPK.

Menurut Tjahjo, mereka yang lolos asesmen, SK-nya akan diproses oleh BKN.

KPK bersama BKN melibatkan sejumlah lembaga intelijen dalam melakukan asesmen terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Baca juga: Densus 88 Belum Diterjunkan, Satgas Nemangkawi Masih Jadi Garda Terdepan Hadapi KKB Papua

Asesmen tersebut tak lain adalah Tes wawasan Kebangsaan (TWK), sebagaimana diatur dalam Perkom KPK Nomor 1/2021.

Lembaga yang dilibatkan adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi
dengan BKN RI, melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait."

Baca juga: Daripada Megawati, Ketua Dewan Pengarah BRIN Dinilai Lebih Baik Dijabat Ilmuwan

"Guna mempersiapkan asesmen," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021).

Ghufron memaparkan, lima instansi pelaksana asesmen TWK pegawai KPK bersama BKN, terbagi dalam tiga kelompok peran.

Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan BAIS TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas.

Baca juga: 49 Warga India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19, 10 WNI Juga Terpapar

Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam pelaksanaan profiling.

Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

"BKN RI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK," jelasnya.

Baca juga: Klarifikasi Sosok Pengendali PT ACK, Suharjito: Edhy Prabowo, Bukan Prabowo Subianto

Sebelumnya, KPK mengumumkan sebanyak 75 pegawainya tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) .

Hasil tes alih status pegawai KPK menjadi ASN KPK dibagi menjadi 2 kategori, yaitu memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tes ini diikuti 1.351 pegawai.

Baca juga: LIVE STREAMING Firli Bahuri Umumkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Berikut ini hasil tes yang dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron:

- Pegawai yang memenuhi syarat: 1.274 orang;

- Pegawai yang tidak memenuhi syarat: 75 orang;

- Pegawai yang tidak mengikuti tes: 2 orang.

Baca juga: MK Putuskan KPK Tak Perlu Izin Dewan Pengawas untuk Menyadap, Menggeledah, dan Menyita

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengakui pada Kamis (27/4/2021) lalu pihaknya telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Seleksi ini merupakan prosedur bagi setiap pegawai KPK untuk menjadi ASN.

"Pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Kementerian PANRB, KPK telah menerima hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari Badan Kepegawaian Negara," ungkap Cahya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Mulai Naik karena Pemudik Nekat, Doni Monardo Minta Kepala Daerah Ikuti Arahan Jokowi

Dia menyampaikan, hasil tes itu merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen tes, sebagai syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Cahya mengklaim, sampai saat ini hasil penilaian asesmen tes wawasan kebangsaan tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Tiga Tahun Terakhir KKB Papua Bunuh 59 Warga Sipil, 27 TNI, dan 9 Polisi

Ia berjanji akan mengumumkannya dalam waktu dekat, sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK.

"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," pinta Cahya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan pegawai KPK berpotensi tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

Baca juga: Kerumunan di Pasar Tanah Abang, Satgas Covid-19 Bilang Sebelumnya Sudah Ingatkan Pemprov DKI

Diduga sebanyak 75 pegawai tidak lolos tes tersebut.

"Sekitar 70-80 enggak lolos," ucap sumber internal.

Ada pun nama-nama besar yang dikabarkan diberhentikan dari KPK antara lain penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Baca juga: WNA Pemegang Kitas dan Kitap Boleh Divaksin Gotong Royong, Pakai Sinopharm, Harga Segera Ditetapkan

Lalu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, dan Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko.

Lantas, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, seluruh kasatgas dari internal KPK, seluruh pengurus inti WP, serta puluhan pegawai KPK yang berintegritas. (Taufik Ismail)