Kemenhub Tegaskan Bus Bertiker Khusus hanya Angkut Penumpang dengan Kondisi Ini Saat Masa Lebaran
Kemenhub menjelaskan bahwa kendaraan berstiker ini akan digunakan untuk mengangkut penumpang dengan keperluan selain mudik.
Penulis: Mohamad Yusuf | Editor: Mohamad Yusuf
lihat foto
Bahwa Pelarangan Mudik dari tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan senang hati kami sebagai Warga Negara Indonesia sangat mendukung Langkah - Langkah Pemerintah, walau sudah satu tahun lebih kami para Pengemudi sudah “HIDUP TAPI MATI” tanpa ada pemasukan dan pekerjaan.
Sayang disayangkan terjadi DISKRIMINASI sesama anak bangsa baik pengemudi maupun pengusaha yang sama sama membayar pajak.
Adanya “ANAK EMAS” yang dilakukan oleh “ Oknum” Kementrian Perhubungan
melalui pernyataan DIREKTUR ANGKUTAN JALAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENHUB SDR AHMAD YANI DENGAN MENYEBUT MUDIK KHUSUS AKAN DIBERIKAN SEBUAH STIKER UNTUK DITEMPATKAN PADA KENDRAAN PEMUDIK.
Stiker tersebut sebagai penanda jika kendaraan tersebut diperbolehkan membawa
pemudik.
“ STIKER SUDAH KITA BICARAKAN DENGAN ORGANDA DAN HARI SENIN MULAI KITA BAGIKAN “ KATA SAUDARA AHMAD YANI “ INDIZONE TANGGAL 29/4/2021” entah itu Hoax atau sesuai Fakta. (terlampir).
Stiker ini lah Berpotensi dan Patut diduga adanya cara cara baru untuk menguntungkan Kelompok atau Pribadi yang bertentangan dengan Nawa Cita luhur Bapak Presiden Ir.Joko Widodo, Aparatur Sipil Negara patut diduga beramian main dengan mencoba mencari cara baru Patut diduga akan melakukan pelanggran sebagai Aparatur Sipil Negara yang BERSIH dari KKN.
JIKA MEMANG DILARANG UNTUK MUDIK BERLAKU UNTUK SEMUA TIDAK
ADA PENGECUALIAN DENGAN STIKER, APAKAH DENGAN STIKER PENYEBARAN COVID 19 BISA DIHENTIKAN?
KALAU DENGAN ALASAN RAPID TEST MAKA INI MENJADI KEWAJIBAN SETIAP PEMUDIK
MELAKUKAN RAPID TEST.
HUKUM BERLAKU BAGI SETIAP ORANG “EQUALITY BEFORE THE LAW”
1. Pasal 1 ayat 3 UUD 19945, yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum'. hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan hanya warga negara.
2. Pasal 27 UUD 1945 Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
3. SILA KE V PANCASILA
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Baca juga: Kemenkeu Buka Suara Terkait Pengelolaan Aset TMII Beralih ke Negara
Baca juga: Muncul Narasi Megawati Jual TMII ke China Terkait Pengambialihan, Kementrian Kominfo: Itu Hoaks
Baca juga: Moeldoko Minta Manajemen TMII Mulai Siapkan Diri Menuju Transisi Pengelolaan
Pertayaan kami :
1. Apakah ada Rasa Keadilan di Negeri ini?
2. Apakah Pelarangan mudik ini berkaitan dengan Keselamatan Kesehatan atau Monopoli Penggangkutan?
